KOLEKSI SEJARAH INDONESIA 1900 (BERSAMBUNG)

 

INI CONTOH BUKU ELEKTRONIK DALM CD ROM KARAYA DR IWAN TANPA ILLUSTRASI ,UNTUK LENGKAPNYA DAPAT MEMBERLI CD ALSI HARGA PER CD LIMA RATUS RIBU RUPIAH SUDAH TERMAUK ONGKOS KIRIM, JANGAN LUPA MENGUPLOAD KOPI KTP DAN ALAMAT LENGKAPNYA MAKLUM SAAT IN BANYAK PENIPUAN LIWAT INTERNET

 silah menghubungi

email

iwansuwandy@gmail.com

ini cuplikan dari info yang sama diwb Dr iwan lainnya

hhtp://www.Driwancybermuseum.wordpress.com

 

 

KOLEKSI SEJARAH INDONESIA

AWAL ABAD KE-20

OLEH

Dr Iwan Suwandy , MHA

EDISI PRIBADI TERBATAS

KHUSUS UNTUK KOLEKTOR  DAN HISTORIAN SENIOR

Copyright @ 2013

INI ADALAH CUPLIKAN DAN CONTOH BUKU KOLEKSI SEJARAH INDONESIA HASIL PENELITIAN Dr  IWAN , HANYA DITAMPILKAN SEBAGIAN INFO DAN ILUSTRASI TAK LENGKAP.

BUKU YANG LENGKAP TERSEDIA BAGI YANG BERMINAT HUBUNGGI LIWAT KOMENTAR(COMMENT) DI WEB BLOG INI

sORRY FOR THE UNEDITED ARTICLES BELOW,I DID  TO PROTEC T AGAINST THE COPY WITHOUT PERMISSSION

 

Driwancybermuseum Homeoffic 

Copyrught @ Dr Iwan suwandy,MHA 2013

Forbidden to copy without written permission by the author

Koleksi Sejarah Indonesia

Awal Abad Ke 20

 

Oleh

Dr Iwan Suwandy,MHA

Private Limited Edition Special For Senior Collectors

Copyright @ Dr Iwan 2013

 

 

1899-1904:

Willem Rooseboom

 

 

Willem Rooseboom.

Willem Rooseboom (Amsterdam, 9 March 1843 – The Hague, 6 March 1920) was a Dutch Major General and politician who wasgovernor general of the Dutch East Indies from 1899 until 1904

20 Agustus 1900

Pada tanggal 20 Agustus 1990 lahirlah putra Tengu Amaludin dari Deli  yang diberi nama  Tengku Otteman 

1900

Budaya Barat Dan Fashion (Mode):

Surakarta Masa Kolonial

 

Iklan Pembuatan Pakaian di Surat Kabar Kawan Kita Jang Toeloes (Sumber: Surat Kabar Kawan Kita Yang Toeloes tahun 1918, Koleksi Bapak Bambang Surakarta)

“Aku Berbicara Lewat Pakaianku” (Dick Hebdige, Sub Culture: The Meaning Of Style, Routledge, 1979)

Pada awal abad XX

 dalam kehidupan masyarakat di Pulau Jawa terjadi suatu perubahan yang mengarah kepada suatu proses transformasi kebudayaan.[1] Proses perubahan kebudayaan yang menurut Sartono Kartodirdjo[2] disebut sebagai proses modernisasi dapat terjadi karena diakibatkan oleh faktor-faktor pemicu antara lain: pesatnya laju pertumbuhan penduduk, perkembangan sekolah Barat, liberalisasi perekonomian yang meningkatkan arus migrasi penduduk asing dan arus investasi modal asing, pesatnya industrialisasi, pesatnya pembangunan infrastruktur dan sistem komunikasi modern, pembaharuan sistem administrasi dan birokrasi pemerintahan kolonial Belanda.

Modernisasi kehidupan masyarakat perkotaan serta terjadinya diferensiasi dan spesialisasi lapangan pekerjaan. Proses modernisasi yang diakibatkan karena terjadinya kontak secara intensif antar unsur-unsur kebudayaan yang didukung oleh agen-agen perubahan yaitu elit birokrat dan elit ekonomi, serta elit pribumi yang terdididik secara Barat yang lebih mengarah kepada dominasi kebudayaan Barat atas kebudayaan agraris tradisional yang oleh Wertheim dimaksudkan sebagai proses Westernisasi.[3]

Dukungan pembuktian terjadinya proses dalam kehidupan masyarakat perkotaan di Surakarta pada masa kolonial Belanda terekam dalam informasi-informasi yang dimiliki oleh perkembangan mode (fashion) terutama pakaian.

 Sebagai salah satu bukti, perkembangan pakaian mempunyai kredibilitas sebagai alat perekam dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Fashion (mode) Sebelum Masuknya Kebudayaan Barat

Berpakaian, sesungguhnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan biologis untuk melindungi tubuh dari panas, dingin, bahkan serangan binatang, akan tetapi terkait dengan adat istiadat, pandangan hidup, peristiwa, kedudukan atau status dan juga identitas. Pakaian merupakan salah satu penampilan lahiriah yang paling jelas dimana penduduk dibedakan dengan yang lain dan sebaliknya menyamakan dengan kelompok lainnya.[4]

Sartono Kartodirdjo yang mengutip pernyataan HR van Heekren menyatakan bahwa berdasarkan bukti arkeologis, di daerah Sulawesi, Kalimantan, Seram, Halmahera, Nias, dan pantai barat Irian Jaya telah ditemukan sisa-sisa kehidupan zaman pra sejarah yang diantaranya terdapat pakaian dari kulit kayu  yang dinamakanfuya atau tapa.[5]

 Pengetahuan suku bangsa di Indonesia tentang tata cara berpakaian atau berbusana semakin berkembang ketika agama Hindu dan Budha masuk ke Indonesia. Kenyataan bahwa kebudayaan Hindu dan Budha berpengaruh besar terhadap model pakaian Indonesia tampak pada relief-relief bangunan candi. Relief-relief di dinding candi Borobudur misalnya adalah contoh konkrit dan lengkap yang menggambarkan keanekaragaman pakaian dan perhiasan pada zamannya. Pada relief-relief tersebut jelas ditampilkan busana yang dipakai manusia ketika pada masa itu dengan latar belakang peristiwa yang tengah berlangsung.

Dalam berbagai kegiatan seperti mengolah swah, membangun rumah, bermain musik atau tari digambarkan dengan pakaian yang berbeda. Perbedaan juga tampak pada pakaian yang dipakai oleh para pembesar, raja, ratu, tokoh agama serta rakyat kebanyakan.

 Bersamaan dengan pakaian tampil pula kelengkapannya atau perhiasan yang dikenakan. Perhiasan yang dikenakan pun sangat kompleks, meliputi hiasan kepala sebagai lambang kebesaran pemakainya, hiasan telinga, leher, pergelangan kaki bahkan perhiasan dibagian pinggang dan pangkal lengan. Tradisi berpakaian indah dan mengenakan perhiasan dari macam-macam benda tidaklah mati karena terus berubah.

Pengaruh Hindu dan Budha dalam hal berpakaian tampak dalam penggunaan kain terusan tanpa dijahit atau yang biasa disebut sebagai kain panjang yang menutupi tubuh para wanita ataupun pinggang para pria. Hal ini berkaitan dengan ideologi bahwa kain panjang yang tidak dipotong merupakan sebuah hal yang melambangkan kesucian dan bagi masyarakat Jawa hal tersebut merupakan lambang kesakralan.[6] Masyarakat Jawa lebih menyukai kain yang diwiru daripada kain yang dijahit.Tetapi, semenjak kedatangan bangsa Eropa dan mulai berpengaruhnya budaya Eropa di Jawa, pakaian panjang mulai ditinggalkan terutama bagi kaum pria dan perlahan digantikan dengan pakaian gaya Eropa.

 

Reid mengutip dari Crawfurd, menyebutkan bahwa orang Jawa kalaupun mereka telah berpakaian tetapi masih dianggap nyaris telanjang.[7] Ketika Islam datang, model pakaian di Jawa mengalami perubahan yang sangat signifikan. Pakaian yang pada awalnya terbuka pada bagian dada, kemudian disempurnakan sesuai norma-norma keislaman. Sarung atau kain panjang yang tadinya dililitkan disekitar pinggang kemudian diangkat lebih tinggi untuk menutupi dada. Selain dengan cara di atas, kaum perempuan Jawa juga menambahkan satu pakaian lagi yang dililitkan secara ketat di sekitar dada.[8] Satu keunikan tersendiri bahwa kerajaan-kerajaan Jawa dimana pengaruh budaya Islam telah masuk seperti pada upacara adat, pandangan hidup, seni bangunan, namun ternyata dalam etika berpakaian tidaklah banyak membawa perubahan. Dari beragam komposisi pakaian, perhiasan sampai kepada makna simbolik yang ingin ditampilkan pengaruh Hindu masih memegang dominasi yang kuat dalam lingkungan istana.[9]

Di Indonesia kontak dengan bagian dunia Islam lebih tua dibandingkan dengan benua Eropa. Kontak dengan Islam mulai tampil sebelum Belanda dan orang-orang Eropa lainnya muncul di wilayah ini. Karenanya pilihan antara pemakaian busana didasarkan pada bidang Islam atau pribumi sudah sangat lama ini dilukiskan dalam satu gambaran Barat tentang Indonesia.

 

Susuhunan Pakubuwana IX berpakaian Haji sebagai pengaruh Islam dengan turban di kepala tahun 1866. (Sumber:http://www.kitlv.nl.).

Gambar di atas menunjukkan bagaimana pengaruh Islam berpengaruh hingga dalam berbusana. Pakaian Raja-Raja Jawa terutama Surakarta mengadopsi pakaian Islam dengan memakai celana panjang, pakaian dan turban gaya Turki. Tidak hanya Raja tetapi masyarakat umum juga memakai gaya berpakaian Islam dengan sarung dan kain yang dililitkan dikepala (turban) yang biasanya berwarna putih. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:

 

Masyarakat menggunakan pakaian gaya Islam di sebuah kapal ketika akan berangkat ke tanah suci Mekah tahun 1940 (Sumber: Majalah Pawartos Surakarta tahun 1940).

Pembakuan dalam pakaian merupakan tanda lahir dari perubahan dalam berbagai bidang. Menurut Taylor[10] perubahan penting dalam pakaian untuk semua kelompok laki-laki dan perempuan Jawa adalah mencakup betis ke atas. Kecenderungan menutup tubuh bagian atas pertama tampak di kota-kota pelabuhan Jawa pada abad XVI. Tubuh yang kurang tertutup oleh pakaian menjadi penanda bagi golongan non-muslim, orang miskin, budak dan anak-anak. Dengan kedatangan bangsa Eropa, perkembangan “mode” menjadi lebih beragam. Pada masa VOC pakaian Belanda merupakan penanda yang jelas tentang kebudayaan dan agama para tuan tanah asing. Pada awalnya Belanda ingin mempertahankan pakaian Eropa untuk diri mereka sendiri. Orang-orang Indonesia yang diperbolehkan memakai pakaian gaya Eropa di daerah-daerah yang dikendalikan oleh VOC adalah penganut Kristiani.[11] Meskipun ada aturan ketat yang diterapkan oleh VOC mengenai cara berpakaian berbagai bangsa, peminjaman dan saling meniru unsur-unsur pakaian tetap nampak.

VOC bisa menerapkan aturannya di Batavia dan kota-kota lain tempat mereka memiliki kontrol ketat, namun di luar daerah ini jauh lebih sulit, khususnya menyangkut elit Indonesia yang sering bekerjasama dengan para pejabat VOC. Salah satu orang pertama yang memakai pakaian Eropa adalah Amangkurat II (1677-1703).[12] Pada pertengahan abad XVII ketika Rickloff van Goens, sebagai wakil VOC, mengunjungi istana Mataram, menyaksikan salah satu penampilan publik biasa raja Mataram, Susuhunan Mangkurat I (1646-1677). Van Goens mendeskripsikan bagaimana “sekitar empat, lima, enam, tujuh, sampai 800 bangsawan berkuda berkumpul di alun-alun” dan “dengan sangat tekun” mengamati dandanan kepala sang raja, apakah memakai tutup kepala Jawa atau turban gaya Turki. Jika raja mengenakan turban, semua orang menanggalkan tutup kepala mereka dan mengambil tutup kepala yang lain dari pelayan mereka agar sama dengan sang raja.[13] Hal ini menunjukan bahwa pengaruh Islam sangat besar terhadap kerajaan dan penggunaan tutup kepala Jawa menunjukkan perjuangan bagi hegemoni kultural yang dimulai sejak kedatangan Islam dan restorasi nilai-nilai Jawa di dalam latar Islam.

Mengenai deskripsi awal bangsa Eropa tentang kostum-kostum di Jawa, sering didapati bahwa para pria berdada terbuka. Akan tetapi, tidak semua orang orang Jawa selalu membiarkan dada mereka tidak tertutup. Dalam puisi lama Siwaratrikalpa (abad kelima belas) terdapat suatu deskripsi tentang seorang pemburu yang berburu mengenakan jas pemburu berwarna biru tua. Namun demikian, kaum bangsawan setidaknya membiarkan sebagian dari dada mereka terbuka. Menurut tata cara berpakaian di istana biasanya seorang pangeran mengenakan dua macam benda dalam berpakaian yaitu wastra atau kampuh, dodot dan sbuah sabuk. Wastra dililitkan disekeliling bagian bawah tubuh, sementara sabuk adalah sebuah selempang yang dikenakan di sekeliling pinggang. Dalam lingkaran kerajaan, tradisi tidak menutup dada bagi pria memiliki fungsi spesifik yaitu cara untuk memperlihatkan penghormatan dan kepatuhan.[14]

 

Dua orang pemuda dengan bertelanjang dada serta berpakaian dodot dan sabuk serta memakai tutup kepala dan aksesoris berupa senjata keris (sumber: http://www.kitlv.nl.)

Peran Barat sebelum tahun 1850 diungkapkan dengan mengimpor ke Jawa bahan kain dari India dan menampilkan tubuh yang berbaju sebagai simbol penguasa. Sejak pertengahan abad XIX, peran Barat dalam perubahan kostum di Jawa ditunjukkan dalam penerimaan unsur-unsur khusus dari pakaian Barat bagi pria.

Beberapa tahun kemudian kaum perempuan mulai menerima pengaruh Barat pada gaya pakaian yang mereka kenakan. Perubahan-perubahan dari penerimaan pengaruh tersebut adalah nulai dikenakannya celana panjang, jas, dan sepatu bagi pria sedangkan pakaian perempuan adalah penerimaan batik sebagai bahan pakaian bagi semua orang.

Sejarah pakaian yang sekarang dikenal sebagai pakaian daerah Surakarta baik laki-laki maupun perempuan berkaiatan dengan keberadaan budaya keraton Surakarta. Keraton sebagai pusat institusi dan tata pemerintahan, mempunyai aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan pakaian. Apabila dilihat secara seksama pakaian atau gaya busana Surakarta dapat dibedakan menurut kebutuhan, tingkat umur, dan status pemakainya. Perbedaan keturunan ikut memainkan peran untuk terciptanya ketegasan batasan penggunaan pakaian, baik untuk kegiatan sehari-hari atau dalam kegiatan yang bersifat resmi.

Model dan jenis pakaian yang dikenakan oleh mereka yang tinggal di keraton atau yang mempunyai kaitan tugas dengan keraton antara satu orang dengan lainnya berbeda, sesuai dengan tugas, waktu pakai dan jabatan.

Pergeseran makna simbolis yang terjadi pada pemakaian busana di Jawa khususnya di Surakarta terjadi semenjak kedatangan VOC yang menerapkan larangan-larangan pemakaian busana yang sama bagi setiap penduduk dengan maksud sebagai bentuk kontrol sosial VOC terhadap masyarakat jajahan.

 Kostum Jawa sendiri pada masa VOC berupa kain persegi panjang tidak dipotong yang menutupi tubuh bagian bawah, beragam kain lilit penutup dada dan pinggul, serta kain penutup bahu. Kostum itu dipakai oleh pria dan perempuan, dan pada dasarnya sama untuk semua kelas. Status seseorang ditunjukkan melalui kualitas kain yang dipakai, desain-desain dan perhiasan. Selop digunakan oleh anggota-anggota istana. Selama masa VOC, para pria dan perempuan istana mulai memakai kain batik sebagai bahan untuk pakaian. Lebih jauh, batik kini dikenakan para pria ningrat dalam dua mode baru yaitu kain dodot dan celana yang terbuat dari sutra yang dibordir atau dihias dengan jalinan pita di bagian pergelangan kaki, sedangkan wanita hanya memiliki mode dodot dan pemakaian baju kebaya.[15] Desain-desain batik khusus digunakan oleh kaum ningrat beserta badi dalem mereka, dan pemakaiannya ditentukan oleh aturan-aturan khusus.

 

Pemakaian kain panjang dalam model dodot oleh wanita Jawa dengan menutupi tubuh tetapi dengan bahu terbuka (Sumber: P.H. Van Moerkerken J.R dan R. Noordhoof, Atalas Gambar-Gambar Akan Dipakai Oentoek Pengadjaran Ilmoe Boemi, Amsterdam-S.L. van Looy: Balai Pustaka, 1922)

 

Peraturan-peraturan tentang pemakaian busana telah diatur semenjak Susuhunan Pakubuwana IV tahun 1788-1820.[16]Peraturan ini berupa larangan pemakaian busana tertentu bagi para keluarga raja, pejabat kerajaan dan rakyat kecil di wilayah keraton Kesunanan Surakarta. Larangan-larangan tersebut berupa:

1. Larangan pemakaian kain

Larangan pemakaian kain yang dibuat oleh Pakubuwanan IV pada tahun 1788-1820 adalah kain batik batik sawat, parang rusak, cemukiranyang memakai talacap modang, udan riris, dan tumpal. Adapaun yang disebut batik tumpal, di tengah putih pinggir batik, kain kakembanganbercorak udaraga (coraknya bermacam-macam) merah di tengah, pinggirnya bercorak hijau kuning, bangun tulak di tengah hitam pinggir putih, lenga teleng di tengah putih pinggir hitam, dara getemmerah di tengah pinggir kiri kanan ungu, batik cemukiran yang ber-talacap lulungan atau bermotif bunga yang diperkenankan memakai adalah patih, keluarga raja, dan wadana. Sedangkan batik sawat katandhan sembagen ber-elar (sayap) semua abdi dalem boleh memakainya.

2. Larangan pemakaian keris

Keris (dhuwung) merupakan aksesoris dalam berpakaian bagi para priyayi dan abdi dalem raja maupun rakyat Surakarta pada umumnya. Larangan pemakaian keris yang dikeluarkan oleh Pakubuwana IV antara lain adalah keris dengan gagang tunggak semi, pendhok parijatha, pendhok tatahan sawat, kemalon abang, warangka pupulasan dhasar kayu, sedangkan keris dengan gagang tunggak semiitu, yang boleh memakai hanya abdi dalem mantri dan abdi dalemtamtama.

Keris dengan gagang kawandasa yang diperkenankan memakai hanyalurah dan bekel, sedangkan paneket hanya diperuntukkan bagi abdi dalem Gedhong Kapedhak. Keris dengan gagang tunggak semi yangbubunton, semua abdi dalem baik mantri dan lainnya tidak diperbolehkan memakainya.

3. Larangan memakai payung

Payung merupakan aksesoris dalam berbusana yang menunjukkan sebuah status sosial seseorang. Larangan yang dikeluarkan oleh Paku Buwana IV dalam hal pemakaian payung hanya melarang penggunaan payung di sekitar wilayah kraton. Larangan tersebut berupa tidak bolehnya seseorang yang berpayung besar atau sejenisnya membuka payung di kraton. Kecuali keluarga raja yang bergelar pangeran boleh membuka payung di utara ringin kurung. Masyarakat lainnya hanya sampai pada galedhegan alun-alun.

 

Model payung yang digunakan oleh keluarga dan bangsawan Kraton Surakarta (sumber: http://www.kitlv.nl)

Peraturan-pertauran ini berlangsung hingga Surakarta memasuki dunia modern, tetapi masyarakat yang berkembang telah banyak merubah gaya dan penampilan mereka dalam hal berpakaian yaitu mengikuti mode barat yang terlihat lebih necis dan terlihat mengikuti perkembangan budaya baru dan pemikiran baru.

Perubahan Fashion (mode) Setelah Masuknya Kebudayaan Barat

Perubahan dalam hal berpakaian bagi masyarakat Jawa terutama di Surakarta tidak terlepas dari perkembangan industrialisasi yang telah menggejala pada akhir abad ke-19. Industri pakaian tidak lagi menjadi industri rumah tangga seperti pada masa-masa sebelumnya. Industri rumah tangga berupa pembuatan pakaian di Surakarta memang telah menjadi pekerjaan perempuan di Jawa. Pekerjaan tersebut meliputi kegiatan menenun dan menghias kain yang lebih terkenal dengan bahasa membatik.

 

Perempuan-perempuan di Surakarta sedang mengerjakan aktivitas membatik di sebuah halaman rumah tahun 1901-1902 (Sumber:http://www.kitlv.nl)

Produksi batik pada awal-awal akhir abad ke-19 dan memasuki abad ke-20 telah menunjukkan diri sebagai industri yang cukup besar baik secara kualitas produksi maupun penyerapan tenaga kerja dengan munculnya pusat industri batik di daerah Laweyan dan memunculkan saudagar-saudagar batik yang terkenal.[17] Di bawah ini tabel yang menunjukkan produktifitas perusahaan besar batik di Laweyan tahun 1930.

Tabel 5. Produktifitas Perusahaan Besar di Laweyan Tahun 1930[18]

Keadaan Produktifitas

Jumlah Tukang Cap

Produk Tiap hari

Jumlah Produk

Prosentase

3 bulan Keadaan ramai

8

360 potong

32400 potong

54%

7 bulan keadaan biasa

8

200 potong

18000 potong

30%

2 bulan keadaan sepi

8

120 potong

10000 potong

16%

Masuknya alat bantu berupa mesin jahit sebagai bagian modernisasi industri pakaian massal tidak serta merta mengubah cara pembuatan pakaian dari yang semula dikerjakan dengan tangan menjadi mempergunakan mesin. Pada beberapa bagian di industri pakaian pengerjaan dengan tangan masih terus dilakukan berdampingan dengan metode industri.[19]

 

Aktivitas industri pakaian jadi dengan menggunakan mesin jahit sebagai bagian dari modernisasi (Sumber: Majalah Pawartos Surakarta tahun 1940).

Menurut Ash dan Wright[20] terdapat beberapa komponen utama yang membentuk mode, yaitu produksi, komoditi, pemasaran, strata sosial dan pencitraan oleh media. Produksi pakaian di Surakarta sendiri telah berkembang dengan adanya industri batik dengan komoditas berupa kain batik dengan pemasaran yang cukup luas meliputi pulau Jawa diluar pulau Jawa. Penggunaan kain batik sebagai bahan pakaian dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat dari tingkat strata sosial yang terendah hingga golongan raja dan bangsawan, yang membedakan hanya kualitas kain dan corak yang telah diatur oleh penguasa local Surakarta. Bahkan pada awal abad ke-20 masyarakat Belanda yang tinggal di Surakarta juga telah ikut menggunakan kain batik dan kebaya sebagai pakaian sehari-hari dan biasanya yang banyak menggunakan adalah kaum perempuan. Hal ini nampak pada gambar di bawah ini:

 

Miss A. Johan seorang guru Belanda bersama dengan putri Susuhunan Pakubuwana X di Kraton Surakarta menggunakan pakaian kebaya dan kain batik tahun 1926-1927 (Sumber:http://www.kitlv.nl)

Pencitraan mode pada masa awal abad ke-20 dilakukan melalui media massa yang terbit pada waktu itu. Pencitraan ini terutama dilakukan kepada mode pakaian barat yang menampilkan bentuk modernisasi yang sesuai dengan perubahan jaman. Pencitraan mode pakaian ini dilakukan melalui iklan-iklan tidak hanya iklan pakaian tetapi iklan-iklan lainnya menampilkan gambar-gambar seseorang dengan pakaian barat.[21] Hal ini terlihat pada iklan rokok dibawah ini yang termuat dalam surat kabar Kawan Kita Jang Toeloes terbitan Surabaya dan beredar di Surakarta tahun 1918.

 

Iklan rokok dengan seseorang berpakaian Eropa (Sumber: Surat Kabar Kawan Kita Jang Toeloes tahun 1918, Koleksi Bapak Bambang Surakarta)

Surat Kabar Pawartos Surakarta tahun 1940 menampilkan iklan seseorang Jawa dengan pakaian jas Eropa lengkap dengan dasi tetapi menggunakan tutup kepala gaya Surakarta. Perpaduan ini menunjukkan sebuah kombinasi gaya berpakaian antara gaya modern dan tradisional yang tidak ingin ditinggalkan oleh masyarakat Jawa. Hal ini dapat terlihat dalam gambar berikut:

 

Iklan tembakau Van Nelle, perhatikan pakaian yang digunakan oleh masyarakat dalam gambar iklan tersebut (Sumber: Majalah Pawartos Surakarta tahun 1940).

Perkembangan fashion (mode) pada awal abad ke-20 yang didukung oleh modernisasi dalam industri pakaian membawa perubahan-perubahan dalam hal jenis pakaian yang akan dipakai baik dalam dimensi tempat maupun waktu. Pengaruh ini dibawa oleh bangsa barat dengan memasukkan unsur-unsur pemakaian pakaian dengan mode dan waktu tertentu. Setiap waktu dan acara-acara resmi, masyarakat Surakarta mulai mengganti mode pakaian disesuaikan dengan aturan-aturan barat. Dari berbagai sumber terutama rekaman foto, pakaian yang dikenakan oleh masyarakat di Surakarta pada awal abad ke-20 tampil dalam dua model yaitu jenis pakaian tradisional dan pakaian modern. Pakaian modern adalah pakaian yang mengacu pada gaya pakaian Barat yang dianggap lebih maju dari segi teknologi. Pakaian jenis ini mempunyai ciri-ciri dan syarat-syarat pakaian untuk berbagai kesempatan, yakni pakaian rumah atau harian,  pakaian kerja (termasuk pakaian sekolah), dan pakaian resmi atau pesta.. Berikut ini akan dipaparkan macam-macam pakaian modern yang dipakai masyarakat di Surakarta.

Pakaian Harian

Pengertian pakaian harian atau pakaian rumah disini adaloah seperangkat pakaian yang dikenakan di rumah. Pakaian harian yang lazim digunakan oleh para perempuan Jawa pada awal abad ke-20 terdiri atas baju yang berbentuk kebaya,[22] kain panjang,[23]setagen,[24], alas kaki, dan kelengkapan atas berupa hiasan rambut yang berbentuk konde atau sanggul. Gaya pakaian tersebut dibuat dari kain lurik ataupun batik. Pakaian harian bias tampil dalam gaya yang utuh atau lengkap, namun seringkali tampil dalam gaya yang tidak lengkap. Sedangkan pakaian laki-laki menggunakan celana yang terbuat dari kain atau menggunakan kain sarung dan baju tanpa kancing di bagian depan dan terkadang menggunakan baju lurik. Golongan terpelajar biasa menggunakan celana sebatas lutut dan pakaian dengan kancing didepan dan terkadang menggunakan topi.

Gambar di bawah ini menunjukkan pakaian harian perempuan Jawa di Surakarta dengan menggunakan pakaian kebaya serta kain panjang dengan berbagai motif. Sedangkan gambar satunya menunjukkan para pria dan perempuan dengan pakaian sehari-hari. Pakaian laki-laki dengan gaya Eropa biasanya berwarna putih.

 

Para perempuan Jawa di Surakarta menggunakan pakaian sehari-hari berupa kain kebaya dan kain panjang pada awal abad XX

Pakaian harian di Surakarta berupa setelan berupa kain kebaya. Selain itu, pakaian harian yang juga telah lazim dipakai adalah rok Barat. Jenis pakaian itu dipakai oleh anak perempuan usia sekolah dan biasanya dari golongan bangsawan atau golongan orang-orang kaya dengan pendidikan barat. Kelengkapan yang dikenakan berupa alas kaki (sandal). Potongan rambut biasanya panjang ataupun pendek dengan hiasan berupa pita ataupun penjepit rambut. Model baju dengan potongan gaya modern berbahan tekstil buatan pabrik. Perhatikan gambar di bawah ini.

 

Para perempuan Jawa di Surakarta dengan pakaian gaya Eropa berupa rok dan baju berbahan tekstil pabrik (Sumber: Majalah Pawartos Surakarta tahun 1940).

Penggunaan pakaian sehari-hari gaya Barat pada anak-anak juga telah diterapkan terutama oleh golongan bangsawan dan priyayi-priyayi yang memiliki anak dan memberikan pendidikan barat kepada anak-anaknya. Foto di bawah ini menunjukkan pakaian Goesti Raden Adjeng Noeroel Kamaril Asjarati Koesoemawardani putri Mangkunegara VII telah menggunakan pakaian gaya Eropa berupa baju terusan berenda berlengan pendek dengan gaya rambut yang dipotong pendek. Sedangkan kedua orangtuanya Mangkunegara VII dan istrinya Ratoe Timoer menggunakan pakaian tradisional model Mangkunegaran. Hal lain yang terlihat adalah pakaian Mangkunegaran VII merupakan perpaduan gaya Barat dan tradisional dengan baju sikepan ageng, kain panjang yang diwiru serta dasi kupu-kupu sebagai aksesoris.

 

Goesti Raden Adjeng Noeroel bersama Ayah dan Ibunya, Mangkunegara VII dan Ratoe Timoer tahun 1924 (Sumber:http://www.kitlv.nl).

Gambar di bawah ini juga menunjukkan bagaimana remaja putri telah menggunkan rok dan baju berlengan pendek dengan rambut panjang yang diikat kelabang serta menggunakan alas kaki berupa sepatu, dan pria disampingnya menggunakan pakaian berlengan pendek dan bercelana pendek dengan gaya potongan rambut pendek serta memakai alas sepatu.

 

Goesti Raden Adjeng Siti Noeroel Koesoemowardini dan saudara laki-lakinya Raden Mas Saroso Notosoeparto (Mangkoe Nagoro VIII) di Soerakarta tahun 1935 (Sumber: http://www.kitlv.nl).

Selain itu pemakaian kain panjang pada tahun-tahun 1920-an dipakai hingga ke dada dengan dilengkapi oleh kemben (kain penutup dada), baik dengan baju atas atau tanpa baju atas merupakan hal yang biasa dipakai para perempuan terutama perempuan yang telah tergolong tua. Perhatikan gambar dibawah ini, yang melukiskan penggunaan kain hingga dada yang dilengkapi kemben.

 

Para perempuan tengah menjajakan dagangannya dengan pakaian berupa kain yang dipakai hingga ke dada di Surakarta tahun 1928 (Sumber: http://www.kitlv.nl)

Pakaian Kerja

Surakarta pada paruh pertama abad XX telah muncul menjadi kota yang penuh dengan pusat perkantoran dan pendidikan. Terutama administrasi pemerintah kolonial Belanda, Kerajaan Surakarta serta Mangkunegaran dan administrasi perkebunan. Banyak foto-foto yang merekam gaya pakaian seragam kerja serta pakaian siswa-siswa sekolah yang ada di kota Surakarta. Lembaga pemerintahan serta pendidikan merupakan lembaga yang memiliki peraturan-peraturan yang ketat dalam setiap aktivitasnya, oleh karena itu peraturan-peraturan mengenai model pakaian dalam lembaga pemerintahan baik kolonial maupun tradisional serta sekolah dapat memberikan gambaran bagaimana pakaian dapat membedakanstatus seseorang di Surakarta.

Perbedaan pakaian kerja dapat ditemukan pada sebuah iklan yang dikeluarkan oleh toko pakaian Sidho Madjoe. Iklan pakaian dalam bentuk bulletin yang dikeluarkan oleh toko Sidho Madjoe ini menggambarkan bentuk pakaian dan harga pakaian serta aksesoris yang digunakan sebagai pelengkap pakaian tersebut. Pakaian yang ditawarkan oleh toko Sidho Madjoe merupakan pakaian yang diperuntukkan bagi priyayi-priyayi (Groot-Ambtscostuums) buatInlandsche Ambtenaren tanah Jawa dan Madura.[25] Pakaian-pakaian tersebut terdiri dari jas, pantalon dengan warna putih dan hitam, dengan harga yang berbeda-beda sesuai dengan pangkat dan kedudukan dalam pemerintahan. Gambar berikut menunjukkan perbedaan pakaian dari pangkat yang tinggi hingga terendah bagi pejabat Hindia Belanda.

 

Merupakan pakaian dinas bagi pemerintah kolonial Belanda dari kanan ke kiri Pakaian Gubernur, Residen atau Asisten Residen van Billiton, Asisten Residen, Gewestelijk Secretaris, dan Controleur B.B. (Sumber: Prijscourant Tahoen 1940-1941, Toko Sidho Madjoe Solo Jawa Tengah).

Gambar di atas dapat diketahui perbedaan pakaian seragam dinas yang digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pakaian Gubernur dengan jas putih bergaris hitam dibagian kancing jas depan dan memiliki hiasan berupa bunga di ujung lengannya serta memakai pantalon putih bergaris hitam di bagian sisinya dilengkapi aksesoris pedang. Pakaian Residen atau Asisten van Billiton hampir sama dengan pakaian Gubernur hanya tidak menggunakan aksesoris pedang. Pakaian Asisten Residen hingga controleur B.B.hanya dibedakan oleh jas yang tidak memiliki garis hitam di bagian kancing serta ujung lengan yang motifnya semakin sedikit.

Pakaian yang diperuntukkan bagi Inl. Gouv. Ambtenaren juga memiliki perbedaan sesuai dengan tinggi rendahnya pangkat. Seseorang yang menjabat sebagai pejabat pemerintah Hindia Belanda harus memakai seragam dinas sesuai dengan pangkatnya begitu pula dengan aksesoris yang menyertainya. Perbedaan yang nyata dari pakaian dinas ambtenar Hindia Belanda adalah pada bagian jas kancing depan yang bermotif, bagian pundak belakang, ujung lengan baju, dan bagian bawah jas. Semakin tinggi pangkatnya maka semakin banyak hiasan yang menyelimuti pakaian tersebut. Kancing pakaian juga memiliki perbedaan baik dari bentuk maupun bahan yang digunakan, semua hal tersebut disesuaikan dengan hirarki kepangkatan dalam tubuh pemerintahan Hindia Belanda.[26] Berikut ini adalah gambar pakaian bagi Inl. Gouv.Ambtenaren di tanah Jawa dan Madura.

 

Dari atas kanan ke kiri bawah merupakan pakaian bagi Boepati-Pangeran, Boepati-Adipati GS, Boepati-Adipati, dan Boepati-Toemenggoeng (Sumber: Prijscourant Tahoen 1940-1941, Toko Sidho Madjoe Solo Jawa Tengah).

Perbedaan pakaian-pakaian tersebut juga diikuti dengan perbedaan harga secara kualitas bahan yang digunakan. Di bawah merupakan tabel harga pakaian-pakaian dari para ambtenar Hindia Belanda di Jawa dan Madura.

Tabel 6. Daftar Harga Pakaian Groot-Ambtscostuums oentoek Inl. Gouv.Ambtenaren di Tanah Jawa dan Madoera.[27]

HARGA-CREDIET

Compleet terpasang knoopen, boord, manchetten dan pasment asli

DIENTS-PET

Compleet

Boeat pangkat:

Jas

Pantalon

Stel

Item

Putih

  1. Boepati-Pangeran
  2. Boepati-Adipati GS.
  3. Boepati-Adipati
  4. Boepati-Toemenggoeng
  5. Patih
  6. Wedana
  7. Assitent-Wedana
  8. Mantri Politie
  9. Reg. Secretaris klas I
  10. Reg. Secretaris klas II
  11. Mantri Kaboepaten
  12. Hoofd-Djaksa
  13. Djaksa (Adj. Hfd. Djaksa)
  14. Adjunt-Djaksa

172,-

160,-

144,-

136,-

92,-

80,-

48,-

36,-

80,-

48,-

36,-

80,-

60,-

48,-

44,-

40,-

40,-

40,-

34,-

32,-

24,-

22,-

32,-

24,-

22,-

32,-

24,-

24,-

216,-

200,-

184,-

176,-

126,-

112,-

72,-

58,-

112,-

72,-

58,-

112,-

84,-

72,-

20,-

18,-

18,-

18,-

14,-

13,-

11,-

10,-

13,-

11,-

10,-

13,-

12,-

12,-

10,50,-

10,50,-

10,50,-

10,50,-

8,50,-

8,50,-

7,75,-

7,75,-

8,50,-

7,75,-

7,75,-

8,50,-

8,50,-

8,50,-

Boeat Pangkat:

Jas

Model djobah

Songsong

  1. Hoofd-Pengoeloe
  2. Pengoeloe (Landraad)
  3. Adj. Pengoeloe (Naib)

80,-

60,-

48,-

92,-

72,-

60,-

20,-

20,-

16,-

Pakaian kerja bagi abdi dalem kerajaan Surakarta dan Mangkunegara juga memiliki perbedaan sesuai dengan tingkat kebangsawanannya, tetapi biasanya para abdi dalem kerajaan Surakarta dan Mangkunegara memakai pakaian tradisional berupa beskap dan kain panjang serta memakai tutup kepala berupa kulukatau blangkon. Para abdi dalem wanita biasanya memakai kebaya dan kain panjang serta ada pula yang memakai kemben. Gambar di bawah ini menunjukkan pakaian abdi dalem Kraton Kasunanan Surakarta.

 

Para abdi dalem perempuan kraton Surakarta dengan pakaian kerja berupa pakaian lurik dan jarit (Sumber: Majalah Pawartos Surakarta tahun 1940).

Pakaian kerja yang berubah adalah pakaian seragam militer yang terdapat di kerajaan Surakarta dan Mangkunegaran. Pakaian seragam militer di keraton Surakarta dan Mangkunegaran telah mengadopsi pakaian militer modern dengan baju seragam ala Barat. Seragam militer Kraton Surakarta memadukan unsur pakaian seragam militer Barat dengan baju dan celana pendek ditambah unsur tradisional dengan kain batik yang dililitkan dipinggang menjuntai dibagian depan celana serta aksesoris berupa topi. Selain itu juga masih digunakannya pakaian tradisional bagi prajurit kraton Surakarta dengan bertelanjang dada dan hanya memakai celana pendek serta kain dengan aksesoris sebuah topi. Sedangkan pakaian seragam militer Mangkunegaran (legiun Mangkunegaran) secara total menyerap pakaian seragam militer barat, dengan baju dan pantalon. Perhatikan gambar di bawah ini.

 

Prajurit legiun Mangkunegaran dengan pakaian seragam militer Barat lengkap dengan jas, pantalon, topi dan sepatu tahun 1900 (Sumber: http://www.kitlv.nl).

 

Prajurit Kraton Surakarta dengan pakaian seragam militer perpaduan antara pakaian model Barat dan Tradisional tahun 1900 (Sumber: http://www.kitlv.nl).

Pakaian kerja yang digunakan oleh masyarakat umum biasanya terdiri dari pakaian harian berupa kebaya dan kain bagi perempuan dan baju serta celana pendek bagi pria. Masyarakat umum tidak terikat dengan seragam dalam bekerja dikarenakan sebagian besar adalah petani, pedagang yang tidak terikat dengan peraturan pemakaian pakaian seperti pekerja di kantor pemerintahan kolonial, maupun abdi dalem kerajaan. Hal ini ditunjukkan oleh gambar berikut.

 

Masyarakat sedang bekerja membatik di sebuah desa di Surakarta tahun 1901-1902 (Sumber: http://www.kitlv.nl)

Pakaian Sekolah

Pendidikan merupakan bagian terpenting dari kemajuan dan perkembangan kota Surakarta pada masa kolonial. Munculnya sekolah-sekolah bagi masyarakat juga diikuti dengan aturan-aturan yang menyertainya, terutama dalam hal berpakaian. Pakaian sekolah memiliki aturan yang berbeda-beda sesuai dengan kepemilikan sekolah tersebut. Pakaian sekolah bagi anak-anak bangsawan berbeda dengan anak-anak masyarakat umum lainnya. Anak-anak bangsawan atau priyayi biasanya bersekolah di sekolah milik pemerintah kolonial Belanda, sehingga aturan berpakaian akan mengikuti aturan di sana.

Pakaian sekolah pada masa kolonial Belanda memang terbagi menjadi dua yaitu pakaian sekolah rakyat kebanyakan dan pakaian sekolah Eropa. Pakaian sekolah rakyat kebayakan biasanya murid-murid perempuan menggunakan kebaya dan jarik, sedangkan pria memakai baju dan jarik. Perhatikan gambar dibawah ini.

 

Pakaian sekolah masayarakat umum dengan kebaya dan jarik untuk perempuan, baju lurik dan jarik bagi pria (Sumber: Koleksi Pribadi).

Pakaian sekolah bagi anak-anak priyayi yang bersekolah di sekolah-sekolah milik pemerintah kolonial biasanya memakai pakaian gaya Eropa, rok dan blouse bagi perempuan serta kemeja dan celana pendek atau panjang bagi pria. Pakaian guru-guru di sekolah-sekolah milik pemerintah kolonial kebanyakan menggunakan pakaian Eropa dengan kemeja dan celana panjang bersepatu. Gambar di bawah ini menunjukkan pakaian guru-guru di sekolah Christelijke Hollands-Inlandse Kweekschool Surakarta.

 

Para guru di sebuah sekolah milik pemerintah kolonial Belanda (Sumber: http://www.kitlv.nl).

Pakaian Resmi

Pada masa kolonial Belanda untuk acara-acara resmi seperti perjamuan makan, pernikahan, maupun penyambutan pejabat pemerintah kolonial pakaian yang digunakan biasanya pakaian yang telah ditetapkan oleh aturan-aturan yang jelas. Kaum perempuan biasanya menggunakan kebaya bagi perempuan pribumi dan gaun terusan ataupun baju dan rok dengan mode yang modern digunakan oleh perempuan Eropa. Pakaian pria biasanya menggunakan seragam sesuai dengan pangkat dan jabatannya, sedangkan pria-pria Eropa menggunakan jas dan celana panjang serta dasi yang beraneka ragam. Gambar di bawah menunjukkan penampilan seseorang dalam perjamuan makan bagi pejabat kolonial Belanda.

 

Perjamuan makan malam bagi Gubernur Jendral K.J.A. Orie di Istana Mangkunegaran tahun 1941 (Sumber: http://www.kitlv.nl)

Pakaian resmi lain dalam perhelatan pesta-pesta pernikahan bagi masyarakat Surakarta masa kolonial biasanya kaum perempuan menggunakan kain kebaya dengan bahan berkualitas baik dengan kain yang di wiru, selendang, dan aksesoris perhiasan. Sedangkan kum laki-laki menggunakan pakain Jawa lengkap (jas beskap, kain yang di wiru, blankon) dan juga terkadang memakai pakaian gaya Eropa yaitu jas, celana panjang, serta dasi.

 

Keluarga K.P.H. Tjokrokoesoemo dalam sebuah pesta perkawinan tahun 1940 (Sumber: Majalah Pawartos Surakarta tahun 1940).

Perkembangan fashion (mode) pakaian dan pengaruh kebudayaan asing di Surakarta masa kolonial telah membawa sebuah implikasi-implikasi yang tidak sedikit. Implikasi-implikasi ini tertanam dalam sebuah bentuk perilaku yang harus dilakukan sesuai dengan apa yang dipakai. Perkembangan fashion (mode) pakaian di Surakarta masa kolonial juga mempengaruhi sebuah debat-debat mengenai perkembangan pakaian dan pengaruh asing terhadap etika berpakaian di Surakarta. Selain itu juga munculnya budaya politik dengan bentuk diskriminasi maupun simbolisasi perlawanan melalui pakaian yang dilakukan oleh penguasa kolonial maupun penguasa lokal di Surakarta.

 


[1] Umar Kayam, “Tranformasi Budaya Kita, dalam Kedaulatan Rakyat, Senin 22 Mei 1989.

[2] Sartono Kartodirdjo, Perkembangan Peradaban Priyayi, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987), hal. 166.

[3] W.F. Wertheim, Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hal. 236.

[4] Jennifer Craik, The Face of Fashion: Cultural Studies in Fashion, (London/New York: Routledge, 1994), hal. 5.

[5] Sartono Kartodirdjo, dkk., Sejarah Nasional Indonesia 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1977), hal. 276.

[6] Menurut Leslie (1991), Joshi (1991) dan Bayly (1986) mencatat perbedaan ideologis penting antara pakaian yang dijahit dan yang tidak dijahit bagi kaum Hindu. Pakaian yang tidak dijahit dianggap lebih suci. Para pria tidak diperbolehkan memasuki bagian dalam kuil memakai celana; dhuti dan sari merupakan pakaian yang disyaratkan untuk ritus-ritus seremonial seperti pernikahan dan ziarah keagamaan, dalam Jean German Taylor, “Kostum dan Gender di Jawa Kolonial tahun 1800-1940”, dalam Henk Schulte Nordholt (ed.), Outward Appearances: Trend, Identitas, Kepentingan, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hal. 131.

[7] Anthony Reid, Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680. Jilid 1: Tanah di Bawah Angin, (Jakarta: YOI, 1992), hal. 99.

[8] Ibid., hal. 100.

[9] Dwi ratna Nurhajarini, “Perkembangan Gaya Pakaian Perempuan Jawa Di Kota Yogyakarta Pada Awal Sampai Pertengahan Abad XX”, Tesis S-2, (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM, 2003), hal. 73.

[10] Jean German Taylor, “Kostum dan Gender di Jawa Kolonial tahun 1800-1940”, dalam Henk Schulte Nordholt (ed.), Outward Appearances: Trend, Identitas, Kepentingan, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hal. 121.

[11] Kees van Dijk, “Sarung, Jubah dan Celana: Penampilan Sebagai Sarana Pembedaan dan Diskriminasi”, dalam Henk Schulte Nordholt (ed.), Ibid., hal. 66.

[12] Ibid., hal.

[13] Ibid., hal. 65.

[14] Ibid., hal. 73.

[15] Jean German Taylor, op. cit. hal. 133.

[16] Naskah No. 7 mengenai undang-undang tentang larangan pemakaian busana tertentu bagi keluarga raja, pejabat kerajaan dan rakyat kecil di wilayah Keraton Kasunanan Surakarta. Undang-undang ini dikeluarkan oleh Susuhunan Pakubuwana IV (1788-1820), dalam S. Margana, Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1788-1880, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 289-292.

[17] Menurut Soedarmono bahwa industri batik di laweyan memproduksi batik cap yang terdiri dari batik kasar, menengah (dagel), batikan cap atau tulis halus. Produksi batik-batik ini lebih diutamakan pada pelayanan kebutuhan batik sandang bagi rakyat daripada batik jenis tulis halus, Soedarmono, “Munculnya Kelompok Pengusaha Batik Di Laweyan Pada Awal Abad XX”, Tesis, (Yogyakarta: Fakultas Pasca Sarjana UGM, 1987), hal. 16-46.

[18] P. De Kat Angelino, Batikrapport II, (Weltrevreden: Landsdrukkeerij, 1930), hal. 133. Koleksi Perpustakaan Sanapustaka Kraton Surakarta.

[19] Herman Jusuf, “Industri Mode: Sinergi Desain, Manufaktur, dan Pencitraan” dalam Kompas, 20 Maret 2005.

[20] Ibid.

[21] Lihat Bedjo Riyanto, Iklan Surat Kabar dan Perubahan Masyarakat di Jawa Masa Kolonial (1870-1915), Yogyakarta: Tarawang, 2000, untuk pembahasan mengenai pencitraan sebuah produk melalui iklan.

[22] Kebaya adalah model pakaian perempuan dengan bukaan baju di sebelah depan.

[23] Kain panjang adalah sehelai kain yang berukuran lebih kurang 2,25 X 1 meter, terbuat dari kain mori, sutera atau kain katun dan kain jenis lainnya. Kain tersebut umumnya berupa kain batik atau lurik.

[24] Stagen adalah sepotong kain yang panjang, terbuat dari katun yang kuat. Panjang kain untuk stagen mencapai 12 meter dengan lebar kira-kira 12,5 centimeter. Fungsinya sebagai pengikat kain atau sarung pada pinggang.

[25] Prijscourant Tahoen 1940-1941, Toko Sidho Madjoe Solo Jawa Tengah, hal. 1.

[26] Ibid.

 

1900

 

Picture postcard of Pangeran  Ngabehi solo 1900

 

Compare with the same place now

 

nDalem Hangabehi Kasunanan Surakarta

A pavilliun next to Sasono Mulyo. Used by the crowned prince Hangabehi in the 19th century, now used by prince Dipokusumo. Several ornaments might have changed but most of the parts of the house are relatively quite similar to as it was.

————————————————————-

nDalem Hangabehi ini terletak di samping Sasono Mulyo, sekarang dipergunakan untuk tempat tinggal keluarga GPH Dipokusumo. Ornamen burung yang mengepakkan sayap sudah tidak ada. Tapi selebihnya masih mempertahankan bentuk bangunan aslinya

 

 

 

 

Pendopo Mangkunegaran 1900

 

Princess Of susuhunan Pakoeboewono X Surakarta in 1900

 

lower garment, circa 1900. cotton, from Surakarta, Java.

 

 

 

DEI Padang City  Wapen

 

Toko A.H. tunneberg milik keluarga J.Boon, took serba ada pada awal abad ke-20 yang iklannya ada dalam surat kabar terbitan Padang masa hindia belanda sinar Sumatra dan warta berita dll. Toko ini menjual barang impor seperti  sepeda jam,alat music dan gramofon.

Kakek saya punya jam saku merk Junghans,mungkin berasal dari took ini yang lokasinya disamping rumahnya, kakek tersebut kami pangil engkong tanah lapang.

Toko ini juga menerbitkan kartus Pos bergambar yang memiliki tulisan agenschaap  Ne.Indie sport maatscapij  dan dibawahnya ada tulisan Rijwelhandel A.H.Tuuelberg.lihat kartu pos diatas yang dicetak tahun 1899. Kartus pos ini diterbitkan dalam rangka promosi olah raga sepeda yang kelihatan dari deretan sepeda didepan took yang merknya Fonger

Betul kata tukang rabab pariaman Amir Hosen

Lakuak Ubahnya tabingnya tinggi

Padang gantiang duo basimpang

La batandiang Honda jo Suzuki

Tampak tacia releigh Usang

 

Between 1900 and 1932,


when many Chinese organizations stand with political overtones two organizations HTT and HBT  stand in the middle as a socio-cultural organization that is not politically aligned at all.

 

1900

Film di Indonesia masa colonial

Gambar Idoep tiba di Betawi
Sumber 
<http://petualangwaktu.multiply.com/photos/hi-res/upload/RgtkNwoKCq8AAHL

 

Tanggal 5 Desember 1900 warga Betawi utuk pertama kalinya dapat melihat "gambar-gambar idoep" atau Pertunjukan Film. Pertunjukan iniberlangsung di Tanah Abang, Kebonjae.
 Film pertama yang ditampilkanadalah sebuah dokumenter yang terjadi di Eropa & Afrika Selatan, jugadiperlihatkan gambar Sri Baginda Maha Ratu Belanda bersama Yang MuliaHertog Hendrig memasuki kota Den Haag.
Bioskop yang terkenal saat itu antara lain adalah dua bioskopRialto di Tanah Abang (kini bioskop Surya) dan Senen (kini menjadigedung Wayang Orang Baratha) serta Orion di Glodok. 
Saat itu bioskopdibagi-bagi berdasarkan ras, bioskop untuk orang-orang eropa hanyamemutar film dari kalangan mereka sementarabioskop untuk pribumi &tionghoa selain memutar film import juga memutar film produksi lokal.Kelas pribumi mendapat sebutan kelas kambing, konon hal ini disebabkankarena mereka sangat berisik seperti kambing.
 

 

 

 

Koleksi foto Indonesia tahun 1900

 

 

 

 

Micheill spleen(lapangan tugu)  kota Padang 1900

 

 

 

Emmahaven(Teluk Bayur) in 1900

 

 

Moeara Araoe River Padang in 1900

 

 

The Painting of Moeara Arau river Padang 1900  by Jhr Cornelius rappard

 

Padang city where ? I cannot identified

 

 

Lithography Padang westsumatra city 1900  by

Charles William Meredith van de Velde this collection only  all collections

 

 

 

Native padang women in 1900

 

 

Sekolah Tionghoa Hwee koan di Padang  1900

 

Adabiah School in 1900

 

 

 

 

Minangkabau House brass model  in 1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michele spielen now lapangan Tugu Padang in 1900

 

 

 

Lubuk Paraku 1900

 

Muara batang arau park in 1900

 

 

 

 

 

 

Gezelschap in het Stormpark te Padang Sumatra`s We in 1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minag sarong(kain panjang)

 

 

 

 

 

 

 

Selndang balapak minangkabau shoulder  cloth

 

 

 

Minangkabau selendang shoulder cloth

 

 

 

 

Minang headcloth or scarf

 

 

 

Kain Panjang saruang minangkabau

 

 

 

Saruang kain panjang minangkabau

 

 

 

 

 

Saluak head cloth Minangkabau

 

 

 

Scarf salendang minangkabau

 

 

Minangkbau Women head dress

 

 

 

Minangkabau keris dagger

 

 

 

 

 

 

Galang gadang Minangkabau  goldwomen brecelete

 

 

Tepian Singkarak Tahun 1900

 

 

Di Lubuk Paraku Tahun 1890

 

 

Solok Tahun 1900

 

 

Rumah gadang di Singkarak Tahun 1890

 

 

Jembatan Ombilin di Singkarak Tahun 1920

 

 

Sungai Lasi 1900

 

 

Kolam Air Panas di Cupak Talang solok 1900

 

 

 

Masjid di Muara Labuh Tahun 1900

 

 

Asisten Residen Solok Tahun 1900

 

 

Stasiun Sungai Lasi Solok  1900

 

 

Keluarga Eropa di sebuah Hotel di Talang Solok 1900

Para ulama Minangkabau sejak tahun 1900-an cenderung lebih berfokus pada pendidikan dan aktivitas intelektual daripada perlawanan fisik.

Gerakan modernisme Islam di Timur Tengah, yang antara lain digerakkan oleh Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Rasyid Ridha, juga berimbas pada alim ulama Minangkabau di masa itu. Para ulama reformis di Sumatera Barat disebut juga disebut juga “Kaum Muda”, sedangkan para ulama pendukung tradisi disebut “Kaum Tua”.[23][28]

Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi (1860–1916) adalah seorang ulama kelahiran Koto Gadang, Agam, yang menjadi imam besar non-Arab pertama di Masjidil Haram, Mekkah.[29] Ia merupakan guru bagi ulama-ulama besar nusantara pada zamannya, dan sangat kritis terhadap adat-istiadat dan praktik tarikat yang dianggapnya bertentangan dengan ajaran agama.[29] Seorang sepupunya, Syekh Tahir Jalaluddin (1869-1956), juga banyak menganjurkan gagasan pembaharuan dan menerbitkan majalah reformisme Islam Al-Imam (1906) di Singapura yang isinya sejalan dengan majalah Al-Manar terbitan Rasyid Ridha di Mesir.[23]

 

Syekh Muhammad Jamil Jambek (1860-1947) adalah salah seorang pelopor ulama reformis di Minangkabau.[28] Ia banyak menganjurkan pembaharuan dan pemurnian Islam melalui ceramah atau dakwah secara lisan, serta menulis buku-buku yang menentang praktik tarikat yang berlebihan.[28]

Haji Abdul Karim Amrullah (juga dipanggil Haji Rasul atau Inyiak Doto, 1879–1945) berasal dari Sungai Batang, Maninjau adalah tokoh lainnya yang mendirikan sekolah Islam moderen Sumatera Thawalib (1919), dan bersama Haji Abdullah Ahmad (1878–1933) merupakan orang Indonesia terawal yang mendapat gelar doktor kehormatan dari Universitas Al-Azhar, Mesir.[30]

Selain itu Haji Abdullah Ahmad juga menerbitkan majalah Al-Munir(1911) di Padang, yang mengusung ide kesesuaian Islam dengan sains dan rasionalitas moderen.[23] [28]

Ulama lainnya Syekh Ibrahim Musa (Inyiak Parabek, 1882-1963), berasal dari Parabek, Bukittinggi, turut mendirikan Sumatera Thawalib; di mana Syekh Ibrahim Musa mengelola sekolah cabang di Parabek, Bukittinggi, sedangkan Haji Rasul mengelola cabang diPadangpanjang.[28]

Syekh Muhammad Saad Mungka (1857-1942) adalah ulama pendukung tradisi tarikat, yang pernah dua kali mukim di Mekkah (1884-1900 dan 1912-1915).[28] Ia sezaman dengan Syekh Ahmad Khatib, dan keduanya terlibat polemik mengenai tarikat.[28]

Syekh Khatib Ali dan Syekh Muhammad Dalil (juga dipanggil Syekh Bayang, 1864–1923) adalah tokoh-tokoh polemik ulama pendukung tradisi yang cukup menonjol. Di sisi lain, Syekh Abbas Qadhi dari Ladang Laweh melakukan modifikasi pendidikan surau, dengan mendirikan pendidikan dasar bersistim sekolah Arabiyah School.[28]

Ia meminta Syekh Sulaiman Ar-Rasuli (juga dipanggil Inyiak Canduang, 1871-1970) membuka sekolah pada tingkat yang lebih tinggi, sehingga Syekh Sulaiman mendirikan Madrasah Tarbiyahuntuk menampung lulusan Arabiyah School.[28] Syekh Sulaiman juga mengajak Syekh Abdul Wahid dari Tabek Gadang, Syekh Muhammad Jamil Jaho dari Padang Panjang, dan Syekh Arifin Al-Arsyadi dari Batuhampar untuk mengembangkan pendidikan bersistim sekolah.[28] Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) (1930) kemudian menjadi organisasi wadah dalam mengembangkan pendidikan di kalangan mereka.[28]

Keprihatinan atas kondisi sosial, politik, dan ekonomi pasca kemerdekaan Indonesia dan di Sumatera Barat pada khususnya, membuat ketegangan antara kedua kelompok ulama tersebut kemudian memudar.[31] Kedua kelompok kemudian bertemu tanggal 10 Desember 1950, disusul dengan konferensi besar mubaligh dan alim ulama pada 21-23 April 1951.[31] Konferensi ini dihadiri wakil-wakil ulama dari hampir semua daerah di Sumatera Barat, serta sedikit dari Riau dan Jambi, yang umumnya adalah ulama yang berasal dari atau pernah belajar di Sumatera Barat.[31]

 

Diputuskanlah misi bersama untuk mencerdaskan kehidupan para pemuda melalui pendidikan Islami, sehingga mereka bersatu dan mendirikan suatu sekolah tinggi Perguruan Tinggi Islam Sumatera Tengah.[31]

Para pemuka kedua kelompok, seperti Ibrahim Musa Parabek, Sulaiman Ar-Rasuli, Mansyur Daud Dt. Palimo Kayo, Darwis Dt. Batu Besar, Nazaruddin Thaher, Saaduddin Jambek, dan A. Malik Sidik kemudian bersama-sama terlibat dalam kepengurusannya.[31]

Menantu dan anak Haji Rasul, yaitu AR Sutan Mansur (1895–1985) dan

 

 

Buya Hamka; ulama Minangkabau abad ke-20

Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka, 1908-1981),

kemudian juga menjadi ulama terkenal. AR Sutan Mansur adalah seorang ulama yang pernah memimpin Muhammadiyah.[32]

Sementara itu Hamka selain menjadi pemimpin Muhammadiyah (1953-1971) juga dikenal sebagai ulama internasional serta juga seorang sastrawan. Dia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia oleh Pemerintah Indonesia atas jasa-jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.[30]

 

 

 

 

 

 

Mohammad Natsir (1908-1993)

adalah seorang ulama sekaligus tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia kelahiran Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok.[33]

Ia pernah menjabat sebagai Presiden Liga Muslim se-Dunia, Ketua Dewan Masjid se-Dunia serta pemimpin partai politik Masyumi, serta pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia.[33] Natsir dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia atas jasa-jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, meskipun sebelumnya pernah bergabung dengan PRRI tahun 1958 untuk menentangDemokrasi Terpimpin di masa Orde Lama, dan sebagai pembangkang penanda-tangan Petisi 50 di masa Orde Baru.[33][34][35]

 

d. Periode 1900 – 1960 M

Mulai tahun 1900 Belanda mulai melirikkan matanya terhadap pertenunan Silungkang. Belanda mulai menyediakan bahan baku untuk pertenunan seperti benang yang didatangkan dari berbagai negeri seperti Jepang, Inggris, Cina. Apakah saat itu Belanda juga mendatangkan celup kimia, entahlah. Tapi Belanda juga memodifikasi alat-alat tenun menjadi seperti yang dipakai sekarang. Pada tahun 1924 orang Silungkang diajarkan juga cara memakai celup kimia. Pada tahun 1910 dua orang Silungkang dibawa oleh Gubernur General Vanderbergstroom untuk pameran kain songket di Brussel Belgia. Menurut keterangan orang Silungkang yang pulang dari Negeri Belanda, sampai sekarang kain songket Silungkang masih tersimpan di museum negeri Belanda. Piagam dari Negeri Belanda itu juga masih tersimpan baik, juga ada di Bapak Umar Melayu dan pada Bapak Rivai Murad Dalimo Godang. Ibu-ibu yang pergi pameran itu pertama bernama Baiyah, kampung Melayu dan Bainsyah serta Dt. Mangkuto Sati, Kepala Stasiun Silungkang yang berasal dari Paninjauan Solok, beliau juga sangat peduli terhadap pertenunan Silungkang.

 

Medali dari Ratu Belgia

Dari tahun 1900 sampai hari ini kain tenun Songket Silungkang seringkali mengalami pasang naik dan pasang surut. Pada tahun 1926-1929 sewaktu harga karet mahal, kain tenun Songket Silungkang sangat laku dijual ke daerah Jambi, Koto baru, Teluk Kuantan, Palembang, Medan bahkan sampai ke Pulau Jawa. Menurut buku Konferensi Silungkang 1938 diawal abad ini jumlah tenun Songket di Silungkang mencapai 1200 buah. Pada Tanggal 1 Juli tahun 1938 dibentuk badan urusan pertenunan Silungkang dengan nama K.O.T.S (KANTOR OEROESAN TENOENAN SILOENGKANG). Tugasnya semata-mata mengurusi masalah pertenunan dan berupaya untuk meningkatkan pertenunan Silungkang. Dengan adanya badan diatas, maka pemerintah dapat bekerja sama memajukan kain tenun Silungkang.

Mulai dari tahun 1900 produksi kain tenun Silungkang tidak saja sarung songket tapi sudah beraneka ragam jenis produksi, seperti kain kafan, kain bantal kursi, bahan baju, sapu tangan, selendang, ikat kepala, ikat pinggang lelaki, sarung pucuk, dan kain bola buluah yaitu kain penutup jenazah dan lain-lain. Pada masa itu sebagai pembeli utama kain songket Silungkang selain orang Indonesia dan orang Tionghoa, ada pembesar Belanda yang akan pulang ke negaranya, mereka membeli kain songket Silungkang untuk menjadi oleh-oleh pulang ke kampungnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Native Toeankoe Koto Gadang  with children in 1900

 

 

 

Maninjau man kajeinan 1900

Micheill spleen(tugu) 1900

 

 

 

 

Fort de Cock Boekitinggi –maninjaoe  road with native horse carriage”bendi “

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngarai Sianok Canyon”Karbouwengat” Fort de Cock Boekittingi

 

 

Fort de Cock Boekittinggi Manindjaoe road

 

 

Bative Minang Fort de Cock Boekitinggi childrens in the front of their house

 

 

Mosque”Soeraoe” Fort de Cock Boekittinggi

 

The Car on Fort de Cock boekittinggi road

 

 

 

Minang traditional House at Fort de Cock Boekittinggi

 

 

Lawang Matoer Minang native house in 1900

 

 

The river at the base of Ngarai sianok “karbouwengat”canyon Boekittinggi in 1900

 

 

 

Ngarai Sianok”Karbouwengat”Canyon Boekittinggi  road to Matoer in 1900

 

 

Road to Matoer at Ngarai sianok in 1900

 

 

Ngarai sianok”Karbouwengat” canyon Boekittinggi in 1900

 

 

Ngarai sianok”Karbouwengat” canyon Boekittinggi in 1900

 

 

Merapi Mount fort de Cock Boekittinggi in 1900

 

 

 

Merapi Agam Mount painting by J.C.Poortenaar(1886-1956)

 

 

Merapi Mount seen from Fort de Cock boekittinggi

 

 

Taloek Boekittinggi Village 1900

 

 

 

Soengai Ombilin sawahloento in 1900

 

 

Talang river minagkabau in 1900

 

1901

Tahun 1901 Belanda mendirikan klub sepakbola di kota Padang dengan nama Padangsche Voetbal Club (PSV), konon merupakan klub sepakbola tertua di Indonesia.
Beberapa tahun kemudian muncul enam tim berikutnya, termasuk tiga tim beranggotakan warga etnis Minang dan satu klub dari kesatuan tentara yang bernama Sparta. Julukan ini mengambil nama dari legenda Yunani, menggambarkan sosok-sosok tangguh dan suka perang, hingga populer dijadikan nama tim sepakbola di lingkungan tentara Hindia Belanda saat itu.

Sumber

http://aswilnazir.com/2009/10/14/dari-plein-van-rome-hingga-lapangan-imam-bonjol/

 

 

1901

 

Military leaders and Dutch politicians said they had a moral duty to free the Indonesian peoples from indigenous rulers who were oppressive, backward, or did not respect international law.[10]Although Indonesian rebellions broke out, direct colonial rule was extended throughout the rest of the archipelago from 1901 to 1910 and control taken from the remaining independent local rulers.[11]Southwestern Sulawesi was occupied in 1905–06, the island of Bali was subjugated with military conquests in 1906 and 1908, as were the remaining independent kingdoms in Maluku, Sumatra, Kalimantan, and Nusa Tenggara.[12][7] Other rulers including the Sultans of Tidore in Maluku, Pontianak (Kalimantan), andPalembang in Sumatra, requested Dutch protection from independent neighbours thereby avoiding Dutch military conquest and were able to negotiate better conditions under colonial rule.[13]The Bird’s Head Peninsula (Western New Guinea), was brought under Dutch administration in 1920. This final territorial range would form the territory of the Republic of Indonesia.

16 April 1901

Isteri tengku Besar Amaludin dari Deli(tengku Maheran meninggal dunia tidak berapa lama setelah melahirkan putranya Tengku Otteman

1902

 

Panthaleon Emile Hajenius (Rotterdam, 25 januari 1874 Leeuwarden, 29 oktober 1939) was een Nederlands kolonel derinfanterie en hoofd van de luchtbeschermingsdienst te Leeuwarden, onder meer ridder in de Militaire Willems-Orde. Hajenius volgde de Koninklijke Militaire Academie en slaagde in juli 1897 voor zijn examens; hij werd vervolgens bij Koninklijk Besluitvan augustus van dat jaar benoemd tot tweede luitenant bij het zesde regiment der infanterie. Bij dit regiment won hij in februari 1900 de zesde prijs bij degengevechten; hij werd bij Koninklijk Besluit van 8 augustus 1901 voor de tijd van vijf jaar gedetacheerd bij het Indische leger, waar hij werd geplaatst bij het elfde bataljoninfanterie en in december 1902 een verlof van één maand kreeg naar Soekaboemi en Sindanglaja.

 

1903

13 Mei 1903

Sultan deli Ma’mun mendirikan

 

kantor  kerapatan besar (Kantor Sultan deli)

 

anggotaPengadilan sultan deli,disitana Maimoon Medan

Pada mas pemerintaahan beliau banyak didirikan fasilitas umumlainnya untuk kemajuan masyarakat dan mesjid-mesjid  yang berjumlah 800 buah  demi kepentingan menyiarkan agama islam dan atas jasa besar kepada belanda beliau mendapat penghargaan

 

Knight Order of the Dutch Lion dari pemerintah belanda

Setelah tiga tahun isteri sultan Ma’mun meninggal, putranya Tengku Besar amaludin  menikah  dengan Encek maryam  yang kemudian diangkat jadi encek Negara.

Sultan  Aceh M. Dawud

akhirnya meyerahkan diri kepada Belanda pada tahun 1903 setelah dua istrinya, anak serta ibundanya terlebih dahulu ditangkap oleh Belanda. Kesultanan Aceh akhirnya jatuh seluruhnya pada tahun1904. Saat itu, hampir seluruh Aceh telah direbut Belanda.

Sultan Aceh

Sultan Aceh merupakan penguasa / raja dari Kesultanan Aceh, tidak hanya sultan, di Aceh juga terdapat Sultanah / Sultan Wanita. Daftar Sultan yang pernah berkuasa di Aceh dapat dilihat lebih jauh di artikel utama dari Sultan Aceh.

Tradisi kesultanan

GELAR-GELAR YANG DIGUNAKAN DALAM KERAJAAN ACEH

 

Read the complete info at

Dr Iwan CD-ROM

The Aceh History Collections

 

1903

 

 

Tionghoa marchant at Medan belawan harbor in 1903

1903

Under the Decentralization Act (Decentralisatiewet) issued in 1903 and the Decree on decentralization (Decentralisasi Besluit) and the Local Council Ordinance (Ordinance Raden Locale) from the date of 1 April 1906 set as the gemeente (municipality) the governing otonomom. The decision further strengthens the function of the city of Bandung as a center of government, especially Dutch Colonial government in Bandung. Originally Gemeente Bandung
Led by the Assistant Resident Priangan as Chairman of the Board of the City (Gemeenteraad), but since 1913, led by burgemeester gemeente (mayor).

 

 

J. B. van Heutsz

 

 

Portrait of J. B. van Heutsz by Hannké

J. B. (Joannes Benedictus) van Heutsz (February 3, 1851,Coevorden, Drenthe – July 11, 1924, Montreux), was a Dutchmilitary commander who was appointed governor general of theDutch East Indies in 1904. He had become famous years before by bringing to an end to the long Aceh War.

[edit] Aceh war

Main article: Aceh War

Following twenty-five years of protracted warfare, J. B. van Heutsz was appointed as Military Governor of Aceh.[1] In consort with the Islamic scholar Christiaan Snouck Hurgronje, Van Heutsz succeeded in weakening the Acehnese resistance by exploiting tensions between the Acehnese aristocracy and the religious ulama. He also solicited the support of the Acehnese ruling classes while isolating the rebels from their rural bases. At the advice of an Acehnese noble, he also altered the tactics of the Royal Dutch East Indies Army by introducing small mobile forces which were successful against the guerrilla tactics of the Achenese.[2]

 

 

J. B. van Heutsz circa 1900

Van Heutsz commissioned Colonel Van Daalen with the challenge of breaking any remaining resistance. Van Daalen destroyed several villages, killing at least 2,900 Acehnese, among which were 1,150 women and children. Dutch losses numbered just 26, and Van Daalen was promoted. By today’s standards, these actions would be considered war crimes.[3][4] By 1903, Van Heutsz tactics had succeeded in convincing several secular Acehnese resistance leaders including Sultan Muhammad Daud, Tuanku Raja Keumala, Tuanku Mahmud and Teuku Panglima Polem Muda Perkasa to surrender to the colonial authorities.[1] Having overcome the secular elements of the resistance, Aceh was declared by the Dutch to be officially pacified by 1903.[2] Despite this, resistance from the ulama continued until 1913.[1]

Hendrikus Colijn – future Prime Minister of the Netherlands, was the adjutant of Van Heutsz. In the Netherlands at the time, Van Heutsz was considered a hero, named the ‘Pacificator of Aceh’ and was promoted to the position of Governor-General in 1904.[2] His efforts boosted support for imperialism in Dutch society and government while weakening the position of anti-imperialists.[2]Van Heutsz returned to the Netherlands in 1909 and died inSwitzerland on 11 July 1924.

[edit] Monument

During the 1920s and 1930s, monuments to Van Heutsz were erected throughout the major cities of the Netherlands and the Dutch East Indies including Amsterdam, Banda Aceh and Batavia.[2]On 15 June 1935, The Van Heutsz Monument in South Amsterdam(Amsterdam-Zuid) was inaugurated by Queen Wilhelmina. The monument underwent many defacements several times during various protests from 1965 to 2004. The municipality of Amsterdam changed its name and purpose in 2004. The monument is now known as the ‘Dutch East India – Netherlands Monument’ (Monument Indië-Nederland), and all references to Van Heutsz have been removed.

[edit] Regiment Van Heutsz

After the departure of the Dutch from independent Indonesia in 1949, the Regiment Van Heutsz of the Dutch Army was created with the specific aim of being “the bearer of the traditions of KNIL” (the former Dutch Indies colonial army which had carried out the Aceh War).

 

1904

In 1904, he led a group of prominent Chinese leaders in Penang to establish the Chung Hwa Confucian School, and was claimed as the first modern Chinese school in Southeast Asia.

Cheong Fatt Tze’s name had gained high reputation and recognition in the Imperial Chinese Palace, and was made a High Commissioner for Railways and Commerce in China in 1902, and later became the Special Commissioner for Trade in Southeast Asia in

1904.

April 1904, pertahanan terakhir Sultan Thaha diserang secara besar-besaran oleh Belanda.

Sultan Thaha berhasil meloloskan diri. Sultan Thaha akhirnya wafat pada tanggal 24 April 1904 dan dimakamkan di Muara Tebo.

Saat ini namanya diabadikan menjadi nama lapangan terbang utama di Kota Jambi.

 

Pakubuwono X, 1866 – 1939 Tenth Susuhunan or ruler of Surakarta, Java, Indonesia From The Century Illustrated Monthly Magazine, May to October 1904 |

KNIL after 1904

After 1904 the Netherlands East Indies were considered “pacified”, with no large-scale armed opposition to Dutch rule until World War II, and the KNIL served a mainly defensive role protecting the Dutch East Indies from the possibility of foreign invasion. Once the archipelago was considered “pacified” the KNIL was mainly involved with military police tasks.

1905

 

Frederik Casper Marks

(Schiedam, 17 januari 1877  Java, tussen 1944  1945)

was een Nederlandse sergeant der infanterie van het Indische legeren ridder en officier in de Militaire Willems-Orde. Marks (stamboeknummer 41568), Europees sergeant, raakte in juni 1902 tijdens de krijgsverrichtingen te Atjeh en Onderhorigheden niet levensgevaarlijk gewond gedurende het doorzoeken van een huis te Peudada. Hij werd in augustus 1904 voor zijn verrichtingen tijdens het eerste half jaar van 1903 eervol vermeld.

In juni 1905 behoorde hij tot de landingstroepen nabij Badjowè (Celebes) onder kapitein H. van Stipriaan Luiscius..

1905

Batavia

A significant consequence of these expanding commercial activities was the immigration of large numbers of Dutch employees, as well as rural Javanese, into Batavia. In 1905, the population of Batavia and the surrounding area reached 2.1 million, including 93,000 Chinese people, 14,000 Europeans, and 2,800 Arabs (in addition to the local population).[15]

This growth resulted in an increased demand for housing and land prices consequently soared. New houses were often built in dense arrangements and kampung settlements filled the spaces left in between the new structures. However, such development proceeded with little regard for the tropical conditions and resulted in overly dense living conditions, poor sanitation, and an absence of public amenities.

(wiki)

16 Maret 1905

 

Perumahan keluarga sultan deli

 

dan taman Derikhan

dibangun di depan Masjid raya Al Masun medan

 

 

 

 

 

 

 

 

12  Nopember 1905

 

Sultan Ma’mun mendirikan  sebuah istana baru  antara jalan amaliun dan jalan Puri  yang diberi nama istana kota Maksun.

 

Istana tngku Besar deli

 

 

Sumatra’s first Malay newspaper in Padang. Akhbar pertama

One of my father’s favorite stories was how in 1905 he was talked into buying a printing press by a representative of a printing press firm when he had one too many at his club.

He forgot all about it but one day the press arrived. He had no idea as to what to do and interested a few people into starting a first malay newspaper on Sumatra in 1905. It became a succes.

 

This building maybe beside the Tionghoa Kelenteng which before the Major Tionghoa Lie say house(Dr Iwan)

And in the front the small street

 

pasar borong

Tahun 1905 ada tujuh klub bergabung membentuk asosiasi WSVB (West Sumatran Football Association). Sejarah mencatat bertahun kemudian WSVB bertahan sebagai persatuan klub sepakbola yang memungkinkan klub dengan anggota beragam etnis, yaitu Minang, Eropa dan Cina, melaksanakan kompetisi dan duduk berdiskusi dalam satu meja.

 

 

 

Arena bertanding mereka adalah di lapangan yang punya nama keren, Plein van Rome (Stadion Roma), itulah lapangan Imam Bonjol sekarang.

Kini nama Lapangan Imam Bonjol sudah tidak asing lagi terutama bagi penduduk kota Padang dan sekitarnya.

Sumber

http://aswilnazir.com/2009/10/14/dari-plein-van-rome-hingga-lapangan-imam-bonjol/

 

1905

 

In 1905, Cheong Fat Tze came a member of a commission to study the commercial affairs in Southeast Asia on behalf of the Chinese Board of Commerce. Upon his return to China, he had few audiences by the Emperor and Empress Dowager of China, their Majesties were satisfied with his reports. Little was known that, Cheong Fatt Tze had also established business affairs in his homeland, engaged in manufacturing bricks, textile, glass and salt farm by using modern machineries.

Cheong Fatt Tze had eight wives and was the father of eight sons and six daughters, all distributed over the Dutch and British Colonies in Southeast Asia. His mansion at 14 Leith Street was occupied by his third, sixth and seventh wives. All his sons were educated at the St Xavier’s Institution. He died in 1916 in Batavia due to pneumonia and as a mark of respect, the Dutch and British decreed to fly their flags at half-mast.

 

His eldest son though his first wife in Batavia, Chang Kiam Hoe (Thio Nghean Leong) was a well-known figure in Penang and Perak. He had vast interest in tin mining business in Ipoh, Perak as well as large plantation estates in Province Wellesley and Kedah. He was appointed as a trustee in Cheong Fatt Tze’s Will.

 

Cheong Fatt Tze had uncountable number of fine houses all over China, and Dutch and British Colonies in Southeast Asia, among of all, he laid a legacy that remained forever by building the finest Chinese mansion in Southeast Asia, which was then known as Le’ Bleu Mansion.

The double-story mansion built in between 1897 to 1904 was enough to accommodate his large extended families with 34 rooms. Where he expected the mansion shall live for nine generations after him. The most intriguing part of Cheong Fatt Tze’s Will, besides the inheritance of his estate to all his wives and children, he mentioned the future management of his favourite mansion in 14 Leith Street, Penang.

In his will, he said that ordinary repairs of the mansion shall be paid for a monthly sum not exceeding $250. And the house was given to his seventh wife Tan Tay Po @ Chan Kim Po and his last son, Cheong Kam Long and must not be sold until the death of Cheong Kam Long.

 

Cheong Fatt Tze’s business affairs in the Straits Settlements were under the management of his cousin Thio Chee Non also known by the name Chong Yit Nam and Chong Chee Non who was the Kapitan of Deli. While his Penang estate was managed by Thio Siow Kong at 5 Beach Street. Cheong Fatt Tze Estate first appointed Henry Haley Busfield, Choo Shou San and Soo Beng Lim as Executors and Trustees of his estate in Penang, and in 1937 under the Court’s order the positions were taken by Cheong Hock Chye and Wee Sin Choe.

 

Throughout the time after his death,

one by one Cheong Fatt Tze’s considerable property was sold out, and the most significant sale which almost ended up his entire estate was in 1939. And in 1988 the last call for the sale of old porcelain and Chinese furniture belonged to Cheong Fatt Tze at the family mansion at 14 Leith Street was auctioned by Dominion Victor & Morris of Singapore.

Cheong Fatt Tze’s illustrious life ended with the death of his last son, Cheong Kam Long in 1989. Where the family sold the last property of Cheong Fatt Tze at 14 Leith Street, Penang to a cooperate company by Cheong Kam Long’s wife Thong Siew Mee. One of Cheong Fatt Tze’s sons, Thio Phin Long who was also a trustee of his estate violated his capacity by defrauding the estate through illicit transaction involving the three wholesale and retail druggist businesses, and since then escaped to Hong Kong with his son Thio Chee Fook to avoid the warrant arrest on him in 1931. Today many of Cheong Fatt Tze’s descendants lived in Australia.

 

Float Banjir Canal Padang in 1905

 

The bridge at Mata Air between Padang and emma haven teluk Bayur in 1905

 

 

emma haven Teluk Bayur beach in 1905

 

Muara Batang Arau in 1905

 

1905

Chinese Overseas from China

Tionghoa sinkek(asli dari tiongkok) tahun1905

 

 

Tionghoa women with small feet

 

Wanita tionghoa dengan kipas sering disebut nona shanghai

 

 

Wanita tionghoa dengan anaknya

 

Tauke (bos) tionghoa dengan pekerjanya masih pakai taucang era akhir dinasti Ming,saat merdeka tahun 1915 kakek saya Tjoa Gin toen segera memotong Taocangnya.

 

 

 

 

Keluarga tionghoa dengan pakaian tradisional tahun 1905

 

Kakek Tionghoa(Ngkong) dengan cucunya tahun 1905

 

Upacara pemakan etnis Tionghoa di Padang. Peti dihias dengan indah keluarga memakai pakaian dan  topi kain merkan

 

 

1905

 

Auto on the solok hill road 1905

 

 

 

Rumah Gadang(bigger House at Tilatang ) built in 1996

 

Dutch East Indie

Although Indonesian rebellions broke out, direct colonial rule was extended throughout the rest of the archipelago from 1901 to 1910 and control taken from the remaining independent local rulers.[24]

Southwestern Sulawesi was occupied in 1905–06

1906

Sultan Deli  mulai  mendirikan mesjid raya  tahun 1906

 

KNIL  at Sanur Bali in 1906

 

1906

the island of Bali was subjugated with military conquests in 1906

 

 

 

 

1906

 

Herman Scheurleer (Amsterdam, 29 december 1880  Doorn, 13 maart 1937) was een Nederlands majoor der infanterie van hetIndische leger en ridder in de Militaire Willems-Orde. Scheurleer werd op 22 juni 1902 benoemd tot tweede luitenant, geplaatst bij het zestiende bataljon en vervolgens op 10 april 1904 bij hetgarnizoensbataljon van Sumatra’s Westkust overgeplaatst, waar hij zijn eerste expeditie meemaakte. Hij werd op 6 augustus 1905 bij het derde bataljon geplaatst, op 6 maart 1906 overgeplaatst naar het zeventiende bataljon en op 2 mei 1906 bij het eerste garnizoensbataljon van Atjeh en Onderhorigheden geplaatst.

 

1906

 

Wilhelmus Johannes Mosselman (Geertruidenberg, 7 september1884  Rangoon, 4 januari 1943) was een Nederlandse tweede luitenant titulair der infanterie van het Indische leger en ridder enofficier in de Militaire Willems-Orde.

Mosselman (stamboeknummer 58330) trad op 16 april 1900 inmilitaire dienst bij het Instructiebataljon te Kampen, werd op 8 augustus van datzelfde jaar bevorderd tot korporaal en ging op 8 september 1901 over naar de grenadiers en jagers. Hij legde in april 1902 het examen voor sergeant af en vertrok in die rang in april 1904 naar Indië;

hier diende hij van december 1906 tot januari 1912 bij het Korps Marechaussees

 

 

Pada 1 Maret 1906,

Padang resmi ditetapkan sebagai daerah Cremente melalui ordonansi yang menetapkan (STAL 1906 No.151) yang berlaku mulai 1 April 1906. Setelah Proklamasi 1945, daerah ini berstatus kotapraja.

2 oktober 1906

Tewngku Amaludin menikah dengan adik kanung tengku Maheran Tengku Chaldijah

1907

Acte van Verband kontrak Kerajaaan deli dan belanda  diperbaharui  pasal-pasalnay dan lahirlah Politiek Contract 2 juni 1907 yang banyak menguntungkan Belanda

1908

1908, as were the remaining independent kingdoms in Maluku, Sumatra, Kalimantan, and Nusa Tenggara.[20][23] Other rulers including the Sultans of Tidore in Maluku, Pontianak (Kalimantan), and Palembang in Sumatra, requested Dutch protection from independent neighbours thereby avoiding Dutch military conquest and were able to negotiate better conditions under colonial rule.[23]The Bird’s Head Peninsula (Western New Guinea), was brought under Dutch administration in 1920. This final territorial range would form the territory of the Republic of Indonesia.

 

1908

 

 

Sjarifah nawawi

the first student of first school at Padang

Sjarifah lahir di Boekittinggi 1896

adalah anak Engku Nawawi sutan Makmoer

 

Engku Nawawi sutan Makmoer(1858-1929)

guru sekolah raja(kweekschool) di Fort de Kock Boekittinggi dan ibunya bernam chatimah sjarifah.

Sjarifah disekolahkan di ELS European large school dan terus ke Kweekschool tahun 1907

 

 

 

Kweekschool

fort de Kock Bukittinggi in 1908

 

 

 

Women and Child at Solok in 1908

 

 

 

The street at Fort de Cock Boekittinggi in 1908

 

Adytiawarman statue from Majapahit found at Rambatan Soengei Langsat branch of Batanghari river above Sidjoedjoeng in 1908 , before only seen the part of stone and used for cloth cleaning by the native people this statue then move to

Boekittinggi Zoo, later put at

The Djakarta Central Museum.

Starting the events of 1908

uprising led by the clergy, the application of taxes by the Dutch colonial government. This is done as a form of resistance to the Dutch who want to implement direct tax. This is contrary to the content of what was once a long plaque agreement has ended the war Padri.

1908

Since its entry into Pariaman Trains in 1908 no longer ship docked in Pariaman (Said Zakaria, 1930)

 

 

 

 

1909

Mesjid Raya  yang didirikan sultan Ma’mun dari Deli diresmikan tanggal  10 Nopember 1909,dihadiri oleh sultan Langkat dan sultan Serdang.

 

1909 building in pondok, padang, west sumatra, indonesia..it was photographed with my Cecil (nikon D60)..look the other  old building at the sam area

 

 

Geo Whery Building near batang arau river(Gho kong Liang ever been the directur here) look the building from other side’

 

 

 

 

Same building from other side name geo Whery

 

 

 

1905

 

Majalah bahasa belanda Het Volk van de arde ( bangsa-bangsa di dunia)

 

Putri jawa

 

anak  jawa telanjang

 

Termasuk pemain korps  musik Jawa tahun 1905

 

 

1906

01/07/1906 – 31/10/1912 G. Vissering (LL.M.)
By decree of February 2, 1906, Vissering,  Director of the Amsterdamsche Bank was appointed as Director of the Javasche Bank.Vissering resigned on October 31, 1912.31/10/1912 – 01/07/1924 E.A. Zeilinga Azn.
In April 1907 Zeilinga started as Director of the Bank and was promoted to President per October 31, 1912. Zeilinga resigned after almost 12 years of serving as President and was honorably discharged on July 1, 1924. (Azn.stands for the Dutch “Abrahamzoon” which means “Son of Abraham”)

1907

unidentified building in batavia postcard 1907

 

 

 

 

 

 

 

Pondik street 1909

Compaere wit  Situation now

 

 

 

1920

The first of Bandung’s university, the Technische Hogeschool (TH) was established on July 3, 1920. Now known as the Institut Teknologi Bandung (ITB), TH’s alumni include independence leader and first president Soekarno.

1907

 

Hendrikus (Hendrik) Colijn (Burgerveen, 22 juni 1869  Ilmenau,18 september 1944) was een Nederlands militair, topfunctionaris enpoliticus van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP). Van 1925 tot 1926en van 1933 tot 1939 was hij van vijf kabinetten voorzitter van de ministerraad (minister-president). In 1904 werd hij adjudant van generaal Van Heutsz en daarna assistent-resident van de Gajoe- en Alaslanden. In 1907 verliet hij de militaire dienst met de rang vanmajoor en werd benoemd tot secretaris van het gouvernement van Nederlands-Indië. Hij maakte in deze periode vele reizen door de hele Indonesische archipel. De vrucht van deze jaren is zijn uitvoerige studie Politiek beleid en bestuurszorg in de Buitenbezittingen (1907).

1907

Tahun 1907, Belanda berhasil memperkuat pasukan dan persenjataannya. Kondisi ini membuat pasukan Raja Batak ini semakin terdesak dan terkepung. Pada pertempuran yang berlangsung di daerah Pak-pak inilah Sisingamangaraja XII gugur tepatnya pada tanggal 17 Juni 1907. Bersama-sama dengan putrinya (Lopian) dan dua orang putranya (Patuan Nagari dan Patuan Anggi).

Sisingamangaraja kemudian dimakamkan di Balige dan selanjutnya kembali dipindahkan ke Pulau Samosir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1910

1910

 

 

 

 

 

Batik ALTAR CLOTH 1910

 

 

Walter Robert de Greve (Buitenzorg, 25 mei 1864  Den Haag, 18 augustus 1924) was een Nederlands luitenant-generaal en commandant van het Nederlands-Indisch leger, onder meer ridderin de Militaire Willems-Orde vierde klasse. De Greve volgde deKoninklijke Militaire Academie en werd in 1883 benoemd tot tweede luitenant der genie bij het Nederlands-Indisch leger. Hij maakte snel promotie en nam van 1905 tot 1908 deel aan de krijgsverrichtingen in Zuid-Celebes; al in 1914 (1887 eerste luitenant, 1898 kapitein, 1905 majoor, 1909 luitenant-kolonel en 1910 kolonel) werd hij benoemd tot generaal-majoor, chef van degenerale staf.

1910

 

 

Salido Goldmine Bond in 1910

 

 

Singkarak school in 1910

 

 

 

 

 

 

Payakumbuh market in 1910

 

 

 

 

 

 

 

Dutch language school farewell party during DEI in 1910

 

 

The Nine turn road  from Payakumbuh to Pekanbaru (Kelok Sembilan)  in 1910

 

 

Tenunan Padang 1910

 

 

 

 

 

Budaya seni tenun tradisional di Sumatera Barat diyakini sudah berumur ratusan tahun. Bahkan, dalam beberapa arsip menyebut bahwa seni tradisional ini sudah berumur lebih dari 100 tahun..

Tidak diketahui secara pasti kapan persisnya seni tenun tradisional, seperti di Pandai Sikek maupun di Kubang muncul dalam catatan sejarah. Seperti yang kita  lihat, tampak ibu-ibu yang menenun kain sarung, ada juga yang menenun tingkuluak dengan benang emas.

Tentunya, kain tenunan dengan benang emas itu dipakai ketika mereka menikah. Tapi, ada juga sebagian dari kain tenunan itu dijual di pasar.

Bahan baku kain songkat yang biasa dipakai perempuan Minang pada masa lalu adalah benang emas atau benang perak, benang linen, bahkan benang sutera, menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) yang sangat sederhana dan masih tergolong tradisional.

Kalau kita simak dalam foto berikut ini, tampaknya pekerjaan ini benar-benar hanya hasil karya dan kreatifitas tangan manusia, tentunya membutuhkan keahlian dan ketekunan. Sehingga waktu untuk menyelesaikan satu lembar kain sarung yang indah dan berkualitas pada masa lalu, bisa mencapai 1 sampai 3 bulan. Itu pun tergantung kerumitan proses pembuatannya.

Adalah wajar, jika harga sehelai kain songket bisa mencapai belasan, bahkan puluhan juta rupiah. Namun, untuk pengrajin yang mampu menghasilkan songket dengan motif-motif kuno perpaduan bahan sutera dengan benang emas jumlahnya sudah sangat terbatas.

Nah, biasanya kain Songket digunakan pada Upacara Adat di Minangkabau seperti Batagak Gala (Upacara Penobatan Gelar), Baralek Gadang (Pesta Perkawinan), dan lain sebagainya

 

 

 

 

 

The Ombilin Coal Mine Worker Sawahloento in 1910

 

 

The DEI Govermenment Coal Ombilin Mine sawahloento 1910

 

 

Tobacco market Pajakoemboeh 1910

 

 

 

Lithography Pajakoemboeh Market

 

 

 

Tobacco Plantation Pajakoemboeh 1910

 

 

The Princes of Padang Halai Kisam in 1910

 

Salido painan goldmine bonds in 1910

 

KONDISI DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI HINDIA BELANDA AWAL ABAD XX

 

Kampongschool. Kedoe. Village school. Central Java 1910 (Koleksi:http://www.kitlv.nl)

A. Kondisi dan Perkembangan Pendidikan Hindia Belanda

Sebelum pemerintah kolonial menguasai Indonesia, sejarah pendidikan di Indonesia sudah dimulai. Ketika itu pendidikan pribumi hanya mengenal satu jenis pendidikan yang biasa disebut lembaga pengajaran asli yaitu sekolah-sekolah agama Islam dalam berbagai bentuknya seperti langgar, surau atau pesantren. Di tempat tersebut murid-murid dilatih untuk belajar membaca Al-Qur’an dan mempelajari kepercayaan dan syariat agama Islam.[1]Kemudian pada awal abad XX, melalui peraturan pemerintah tahun 1818, maka pemerintah Belanda menetapkan bahwa orang-orang pribumi diperbolehkan masuk sekolah-sekolah Belanda. Pemerintah juga akan menetapkan peraturan-peraturan tata tertib yang diperlukan mengenai sekolah-sekolah bagi penduduk pribumi.[2]

Sebenarnya pendidikan bumiputra telah dimulai pada masa V.O.C. yang didirikan oleh para misionaris dan diperuntukkan bagi pribumi yang beragama Kristen. Tahun 1799 V.O.C. bangkrut dan diambilalih oleh pemerintah kolonial Belanda, selanjutnya antara tahun 1811-1816 Indonesia dikuasai oleh pemerintah Inggris dan ketika pemerintah kolonial Belanda mengambil alih kekuasaan dari pemerintah Inggris menunjukkan bahwa tidak ada sekolah yang ditinggalkan.

Regeeringsreglement (Peraturan Pemerintah) yang dimulai tahun 1818 terdapat peraturan yang berhubungan dengan perguruan untuk pribumi. Akan tetapi hal ini tidak jadi dilaksanakan karena pemerintah kolonial mengalami kekurangan uang, dan uang yang mengalir seluruhnya diperuntukkan bagi kas negeri induk. Pada tahun 1848 ditetapkan bahwa tiap-tiap tahun dari begrooting(anggaran belanja) akan diambil f.25.000 untuk mendirikan sekolah-sekolah bumiputra. Tetapi sekolah itu tidak untuk kemajuan rakyat, dan hanya untuk keperluan pemerintah yaitu untuk “mencetak ambtenaar”. Ambtenaar-ambtenaar ini nantinya harus bekerja sebagai mandor dan lain-lain di kebun-kebun milik pemerintah.[3]

Sesudah tahun 1850, pemerintah Hindia Belanda diwajibkan untuk memperhatikan sekolah-sekolah bagi orang-orang Eropa. Untuk sistem pendidikan di sekolah ini, mereka menggunakan sistem yang berlaku dinegeri Belanda. Untuk bumiputra sendiri apabila ingin masuk ke sekolah ini maka syarat-syarat yang sangat berat harus dipenuhi. Pertama-tama, yang boleh masuk sekolah untuk orang Eropa ini ialah bumiputra yang beragama nasrani. Pada tahun 1863 pintu dibuka untuk anak-anaki regent (bupati) dan pada tahun 1864 pintu dibuka (in pricipe/pada prinsipnya) untuk segenap bumiputra, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Gubernur Jendral.[4]

Pada tahun 1860 di Jakarta didirikan Gymnasium Willem III. Pintu sekolah ini tertutup bagi bumiputra. Baru pada tahun 1874 bumiputra dapat memasuki sekolah ini. Pada waktu itu hanaya ada dua sekolah di mana bumiputra sesudah tamat sekolah rendah, dapat meneruskanpelajarannya yaitu Dokter Djawa School danKweekschool (sekolah guru). Ini untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang kekurangan tenaga medis dan tenaga pengajar, selain itu juga dikarenakan pengiriman guru dan tenaga dari negara induk banyak mengeluarkan biaya.

Perubahan politik di Hindia Belanda dimana politik cultuurstelseldigantikan oleh politik liberal membawa perubahan pula bagi pengajaran di Hindia Belanda. Bila tujuan awal pengajaran adalah kebutuhan akan ambteenar maka pada masa politik liberal kebutuhan akan tenaga kerja terdidik diperuntukkan bagi perkebunan-perkebunan swasta (onderneming-onderneming). Hal ini dicanangkan oleh Koninklijk Besluit mulai tanggal 3 Mei 1871 dan kebijakkan bagi yang bersekolah pun masih sama yaitu mereka yang merupakan keturunan bangsawan dan ambteenar dengan alasan bahwa pemerintah tidak mampu membiayai pendidikan bagi rakyat kebanyakan.[5] Hal ini tentunnya sangat aneh bila melihat bagaimana perkembangan perdagangan swasta pada masa politik liberal. Perkembangan perdagangan swasta (partikelir) dengan Pemerintah Kolonial dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel. 1. Pertumbuhan Perdagangan (dalam jutaan gulden) [6]

Tahun

Perdagangan Partikelir

Impor dan Ekspor Pemerintah (Perdagangan Partikelir)

Ekspor

Impor

Kelebihan ekspor

Ekspor

Impor

Kelebihan ekspor

1876-1880

119,7

143,7

24,0

129,3

188,0

58,7

1881-1885

133,8

156,3

22,5

141,9

189,0

47,1

1886-1890

126,0

162,1

36,1

130,3

185,3

54,9

1891-1895

154,5

184,3

29,8

161,8

206,0

44,2

1896-1900

164,1

209,1

45,0

170,1

226,7

56,6

1901-1905

187,1

255,1

68,0

196,7

275,2

78,5

1906-1910

250,7

394,9

143,9

258,4

413,8

155,4

1911-1915

386,2

602,6

216,4

407,4

643,3

235,9

1915-1920

630,1

1333,9

703,8

685,2

1338,8

653,6

Tabel di atas menunjukkan bagaimana semakin besarnya keuntungan perdagangan baik swasta maupun pemerintah pada masa awal politik liberal hingga berlakunya politik Ethis, dengan keuntungan yang mencapai hampir f.24,0 juta dan f.58,7 juta pada awal politik liberal dan meningkat menjadi hampir 650%. Merupakan hal aneh ketika pemerintah kolonial tidak mau memberikan pengajaran secara menyeluruh kepada masyarakat pribumi. Padahal untuk biaya sekolah pemerintah kolonial telah memberikan sebuah diskriminasi antara anak-anak Eropa dan pribumi, dimana anak-anak Eropa membayar uang sekolah sebesar f.7,5 sebulan sedangkan anak-anak pribumi sebesar f.15,0 sebulan. Hal ini merupakan kebijakan pemerintah kolonial di dalam menyaring orang-orang pribumi untuk bersekolah dengan menerapkan biaya sekolah yang tinggi.[7]

Perkembangan pengajaran hingga berakhirnya politik liberal masih meneruskan upaya bagaimana memenuhi kebutuhan akan buruh yang terdidik dan murah. Pada tahun 1893 didirikan 1e klasse scholen(sekolah Klas I) dan Hoofden Scholen (Sekolah Kepala Negeri) yang didirikan tahun 1878 dijadikan untuk Inlandsche ambtenaren(O.S.V.I.A. atau Sekolah Pendidikan untuk Pejabat Pribumi). Dan sejak tahun 1892 pendidikan sekolah dasar bagi pribumi dibagi menjadi dua yaitu sekolah angka siji (Eerste School) yang diperuntukan bagi anak-anak priyayi dan “berada” serta sekolah angka loro (Tweede School) yang diperuntukan bagi anak-anak rakyat kebanyakan.[8] Dari sekolah ini dapat melanjutkan di sekolah rendah Eropa dengan masa belajar tujuh tahun dan menuntut persyaratan bahasa Belanda.

Perkembangan sekolah bumiputra angka dua dan muridnya sejak tahun 1900 mengalami kenaikan, hal ini dapat terlihat dari tabel 2 berikut:

Tabel. 2. Jumlah Sekolah Bumiputra Angka Dua dan Murid[9]

Tahun

Jumlah Sekolah

Jumlah Murid

Negara

Swasta

Total

Negara

Swasta

Total

1900

551

836

1387

64742

36431

98173

1905

674

1286

1942

95975

66741

161816

1910

1021

2106

3127

133425

99204

232629

1915

1202

2198

3400

186300

134644

320974

1920

1845

2368

4213

241414

116556

357970

Walaupun perkembangan sekolah gaya barat mengalami kemajuan yang pesat tetapi jumlah murid-muridnya tidak pernah besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Hindia Belanda dan orang terpelajar hanya sebagian dari seluruh penduduk. Hal ini dapat dilihat dari tabel 3 berikut:

Tabel. 3. Perbandingan anak-anak yang bersekolah dan tidak bersekolah[10]

Anak-anak yang berumur

Jumlah

Yang mendapat pengajaran

Yang tidak mendapat pengajaran

6 – 9 tahun

4.803.600 (100%)

1.431.429 (29,8%)

3.372.200 (70,2%)

6 – 11 tahun

8.009.900 (100%)

1.623.745 (20,3%)

6.386.200 (79,7%)

6 – 13 tahun

11.216.339 (100%)

1.647.761 (14,7%)

9.568.578 (85,3%)

Perkembangan selanjutnya adalah sekolah angka siji pada tahun 1914 dirubah menjadi Hollandsche Inlandsche School (HIS) dengan bahasa Belanda sebagai pengantar dan dihubungkan dengan sistem sekolah lanjutan Belanda. Sebelum itu, orang tua yang menyadari manfaat pendidikan gaya barat dan cukup mampu menyekolahkan anak-anak mereka ke Europeesche Lagere Schoolen (ELS), sekolah dasar Eropa, dan setelah tamat dapat terus ke sekolah lanjutan Belanda seperti Hollandsche Burgerscholen (HBS), Sekolah Kelas Menengah Belanda atau S.T.O.V.I.A. dan O.S.V.I.A. (sekolah dokter bumiputra dan pegawai bumiputra).

Menurut M.C. Ricklefs bahwa pembaharuan sekolah-sekolah Kelas Satu dan pengembangan-pengembangan pendidikan selanjutnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan rakyat Indonesia golongan bawah, yang telah diberi kesempatan memasuki sekolah-sekolah Kelas Dua. Memperluas pendidikan untuk rakyat banyak merupakan suatu masalah keuangan yang luar biasa, dan suatu cita-cita yang sama sekali tidak mendapat dukungan penuh di kalangan pendukung-pendukung gagasan Ethis pun. Pada tahun 1918 diperkirakan bahwa akan menghabiskan biaya 417 juta guldensetahun guna mengurus sekolah-sekolah Kelas Dua bagi seluruh penduduk Indonesia, biaya ini jauh lebih besar daripada seluruh pengeluaran pemerintah kolonial.[11]

Untuk mengurangi pengeluaran biaya yang besar bagi kas kolonial maka pada tahun 1904 van Heutsz berhasil mendapatkan jawabannya. Sekolah-sekolah desa (desascholen yang juga disebutvolksscholen: sekolah rakyat) akan dibuka yang sebagian besar biayanya ditanggung oleh penduduk desa sendiri, tetapi dengan bantuan pemerintah kalau perlu. Seperti halnya dengan banyak perbaikan Ethis lainnya, pemerintah menetapkan apa yang terbaik untuk rakyat Indonesia dan sesudah itu memberitahukan berapa yang harus dibayar oleh rakyat itu demi perbaikan mereka. Di sekolah-sekolah tersebut akan diterapkan masa pendidikan tiga tahun dan mata pelajarannya, yang memberikan ketrampilan dasar membaca, berhitung dan ketrampilan praktis, diajarkan dalam bahasa daerah serta dipungut uang sekolah.[12]

 

Vijf Javaanse jongens in een schoolbank 1920 (Koleksi:http://www.kitlv.nl)

Perkembangan pendidikan ini banyak mendapat kritik terutama mengenai sekolah Kelas Dua karena hanya sedikit dari murid sekolah ini yang dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut Direktur Pendidikan dan Agama, K.F. Creutzberg mengirimkan surat kepada Gubernur Jenderal van Limburg Stirum untuk membangun sekolah peralihan dimana sekolah ini akan menampung murid-murid sekolah Kelas Dua yang pintar untuk dapat melanjutkan belajar di M.U.L.O. (Meer Uitgebreid LagerOnderwijs atau sekolah menengah pertama)[13]. Di dalam sekolah peralihan ini diajarkan bahasa Belanda yang lebih intensif sebagai bekal untuk melanjutkan ke sekolah menengah pertama.  Sekolah peralihan ini dibuka pertama kali di Bandung dan Padang Panjang pada tahun 1921.

Sekolah H.I.S. sendiri masih merupakan impian bagi sebagian besar penduduk pribumi di Hindia Belanda, karena berdasarkan ketentuan pemerintah (Staatblad 1914 No. 359) ada empat dasar penilaian yang memungkinkan orang tua mengirimkan anak-anaknya ke H.I.S. yaitu keturunan, jabatan, kekayaan dan pendidikan. Jadi seorang anak keturunan bangsawan tradisional, keturunan orang yang mempunyai jabatan dalam pemerintahan seperti wedana, demang dan sebagainya, pendidikan barat yang pernah dimiliki orang tua minimal M.U.L.O. atau yang setingkat dan kalangan orang tua yang berpenghasilan f.100 per bulan mempunyai hak untuk sekolah di sekolah ini.[14]

Pemerintah kolonial sengaja membatasi penduduk pribumi yang bersekolah dengan diferensiasi sosial baik secara ras maupun secara materi. Hal ini ditujukan guna mempertahankan hegemoni kekuasaan pemerintahan dan ekonominya di dalam tanah jajahan. Menurut Antonio Gramsci, sifat ekonomi kapitalisme yang berkembang akan selalu diikuti dengan struktur-struktur yang memperkuat sistem tersebut, seperti struktur sosial, struktur politik, hukum  dan kepolisian. Struktur pemerintah atau negara adalah sebagai kekuatan represif dan pelayan bagi klas yang dominan yaitu klas borjuis[15] yang di Hindia Belanda diwakili oleh pemerintah kolonial dan para pemilik modal.

Permasalahan pendidikan sendiri menjadi bagian dari struktur sosial di dalam masyarakat Hindia Belanda. Pendidikan gaya Barat yang diadakan oleh pemerintah kolonial merupakan bagian dari tatanan kolonial yang terbagi secara rasial dan linguistik serta terpusat secara politik, sehingga pemerintah kolonial membatasi segala bentuk pencerdasan penduduk pribumi dengan membuat berbagai produk hukum yang mengharuskan masyarakat pribumi mengikuti garis politik Ethis yang telah ditetapkan. Maka dapat dilihat dari tabel 4 di bawah ini dari tahun 1900-1920 jumlah murid pribumi yang lulus sekolah dasar dan melanjutkan ke sekolah lanjtan dan sekolah kejuruan sangat sedikit sekali.

Tabel. 4. Jumlah Murid Pribumi di Sekolah Lanjutan[16]

Tahun

Sekolah Dasar

Sekolah Lanjutan

Sekolah Kejuruan

1900

896

13

376

1905

1353

118

1910

1681

50

1470

1915

25808

406

1920

38024

1168

3917

Sedikitnya jumlah kelulusan ini disebabkan sedikitnya kesempatan bersekolah bagi masyarakat pribumi dalam mengenyam pendidikan hingga tingkat sekolah lanjutan. Hanya golongan kaya dan priyayibangsawan yang dapat bersekolah tinggi bahkan hingga tingkat pendidikan universitas.

 

Inlandse landbouwschool op Java 1915 (Koleksi:http://www.kitlv.nl)

B. Sekolah Bersubsidi dan Sistem Pendidikan Kolonial Belanda

Semenjak dijalankannya Politik Etis, terlihat adanya kemajuan yang lebih pesat dalam bidang pendidikan. Sebelumnya di Hindia Belanda hanya terdapat dua macam sekolah yang didirikan pada tahun 1892, yaitu Sekolah Angka I khusus untuk anak bumiputra terkemuka dan Sekolah Angka Dua untuk anak-anak bumiputra pada umumnya. Setelah munculnya Politik Etis pendidikan di Hindia Belanda mulai mendapat perhatian khusus, yang menyebabkan dalam dua dasawarsa pertama setelah tahun 1900, lembaga pendidikan dasar di Hindia Belanda.

Pemerintah kolonial Belanda kemudian menciptakan suatu sistem pendidikan untuk menangani bermacam-macam golongan yang ada dalam masyarakat. Secara umum, sistem pendidikan tersebut menganut sistem diskriminasi ras yang didasarkan menurut keturunan atau lapisan sosial yanga ada. Selain itu sekolah-sekolah yang ada di Hindia Belanda dibagi menjadi dua yaitu Sekolah Bersubsidi dan Sekolah Tak Bersubsidi (Partikelir). Sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda semuanya diberikan subsidi begitu pula sekolah-sekolah yang dianggap satu aliran dengan kebijakkan pemerintah diberikan subsidi serta disediakan guru-guru untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar.

1. Sekolah Negeri Pemerintah Kolonial

Pendidikan rendah di Hindia Belanda disebut dengan Lager Onderwijsyang terbagai menjadi tiga macam yaitu sekolah rendah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda atau Westerch Lagere Onderwijas, sekolah rendah dengan bahasa pengantar bahasa daerah dan terakhir Sekolah Peralihan atau sekolah Schakelschool.

Sekolah rendah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda terbagi menjadi tiga, yaitu Europeese Lagere School atau disingkat ELS yang merupakan sekolah rendah Eropa, sekolah yang kedua adalahHollandsche Chinese School atau disebut HCS, yaitu sekolah untuk anak-anak keturunan China dan sekolah bumiputra Belanda atauHollandsche Inlandsche School atau disebut HIS yang merupakan peleburan dari Sekolah Kelas Satu. ELS didirikan untuk mendidik anak-anak keturunan Eropa, anak-anak keturunan Timur Asing dan anak-anak pribumi golongan atas. Pada awalnya sekolah yang lama pendidikannya tujuh tahun tersebut merupakan satu-satunya jalur seseorang untuk mengikuti ujian pegawai rendah (Klein Ambtenaars Examen). Dalam perkembangan selanjutnya HIS dan HCS pun dapat mengantar seseorang untuk dapat mengikuti ujian pegawai rendah. HIS dan HCS lama pendidikan yang ditempuh sama seperti pada sekolah ELS yaitu tujuh tahun. Jenis sekolah ini sangat membatasi anak-anak pribumi yang akan menjadi siswa di dalamnya. Selain itu sekolah ini mendapat subsidi dari pemerintah kolonial Belanda karena merupakan sekolah negeri.[17]

 

Leerlingen en onderwijzend personeel van de Fröbelschool te Ternate 1903 (Koleksi:http://www.kitlv.nl)

Jenis sekolah rendah yang kedua adalah sekolah rendah dengan bahasa pengantar bahasa daerah, yang terbagai menjadi tiga yaitu Sekolah Bumiputra Kelas Dua atau Tweede Klasse Scholen atau Sekolah Angka Dua, Sekolah Desa atau Volkschool dan Sekolah Lanjutan atau Vervolgschool. Sekolah Bumiputra Kelas Dua pertama kali didirikan untuk masyarakat umum pada tahun 1906. Lama pendidikan yang ditempuh mula-mula hanya tiga tahun dengan kurikulum yang sangat sederhana yaitu meliputi membaca, menulis, berhitung dan bahasa Melayu. Dalam tahun-tahun berikutnya sekolah ini mengalami peningkatan mutu, lama pendidikannya diperpanjang menjadi lima tahun dengan tambahan mata pelajaran menggambar, menyanyi, ilmu bumi, geografi, ilmu pengetahuan alam dan pendidikan jasmani. Lulusan pendidikan ini diarahkan menjadi guru sekolah desa setelah mengikuti ujian yang diadakan oleh Kepala Sekolah Negeri bumiputra. Dalam perkembangannya sekolah ini menjadi lembaga pendidikan golongan elit rendah yang keadaannya hampir sama seperti Sekolah Kelas Satu.[18]

Sekolah rendah dengan bahasa pengantar dengan bahasa pengantar bahasa daerah yang kedua adalah volkshool. Lama pendidikan yang ditempuh tiga tahun dan sekolah tersebut didirikan pertamakali pada tahun 1907. Pendirian sekolah ini diawali dari adanya permintaan penambahan tenaga terdidik dari perusahaan-perusahaan Barat. Sekolah ini dinilai tepat untuk dikembangkan, karena pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya. Semua pembiayaan sekolah harus ditanggung oleh kas desa. Walaupun tidak diberikan subsidi oleh pemerintah kolonial Belanda tetapivolkschool dianggap sekolah milik pemerintah. Tujuh tahun setelah pembentukan Sekolah Desa, yaitu pada tahun 1914 didirikanvervolgschool atau sekolah lanjutan dari Sekolah Desa dan bertujuan menampung lulusan dari Sekolah Desa. Sebelumnya Sekolah Desa tidak mampu mengantar siswanya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, karena kurikulumnya yang sederhana.[19] Akibat keterbatasan tersebut mendorong pemerintah untuk mendirikan sekolah lanjutan yang terdiri dari kelas empat dan kelas lima.

Pemerintah kolonial Belanda juga menyelenggarakan sekolah lanjutan selain sekolah dasar. Jenis sekolah lanjutan yang pertama adalah sekolah dasar yang diperluas yaitu MULO. Sekolah ini merupakan kelanjutan dari Sekolah Dasar berbahasa Belanda dengan masa pendidikan tiga tahun. Sekolah lanjutan ini terbagi menjadi dua yaitu Sekolah Menengah Umum atau Algemeene Middelbareschool (AMS) dan Sekolah Tinggi Warga Negara atauHogere Burgerschool (HBS). Sekolah AMS diperuntukkan bagi golongan pribumi dan golongan Timur Asing lulusan MULO. Sekolah HBS diperuntukkan bagi lulusan ELS yang merupakan golongan Eropa, bangsawan pribumi dan anak-anak tokoh terkemuka.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, pemerintah Belanda juga mendirikan sekolah-sekolah kejuruan, agar alumni sekolah jenis ini dapat langsung memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Sekolah kejuruan ini terdiri dari berbagai macam, antara lain Sekolah Pertukangan yang dibagi menjadi dua yaitu Ambachts leergang yang menerima lulusan Sekolah Bumiputra Kelas Dua danvervolgschool. Sekolah pertukangan yang kedua adalah Ambacthsshool, sekolah ini menerima lulusan dari HIS, HCS, dan sekolah Peralihan. Kedua sekolah pertukangan tersebut mempunyai masa pendidikan tiga tahun. Ambachts leergang mencetak tukang listrik, mebel, dan lain-lain sedangkan Ambacthsshool mencetak mandornya.

Sekolah kejuruan lainnya adalah sekolah dagang atau Handels Onderwijs yang bertujuan untuk memenuhi tenaga administrasi perusahaan-perusahaan Eropa yang berkembang pesat. Kweekschoolatau sekolah guru dibagi menjadi tiga yaitu Noormalschool, sekolah guru bagi siswa lulusan Sekolah Kelas Dua dan lama pendidikan empat tahun, Kweekschool adalah sekolah guru yang diperuntukkan bagi lulusan sekolah desa berbahasa Belanda dengan masa studi empat tahun, dan yang terkahir adalah Hollandsche Inlandsche Kweekschool merupakan sekolah guru berbahasa Belanda yang bertujuan menghasilkan guru HIS atau HCS dengan lama belajar enam tahun.

Selain serangkaian sekolah dasar, sekolah kejuruan, dan sekolah lanjutan yang ada, pemerintah kolonial Belanda juga menyelenggarakan jenis pendidikan tinggi atau Hooger Onderwijs. Mulai tahun 1910 ada tiga macam pendidikan tinggi atau perguruan tinggi yang didirikan di wilayah Hindia Belanda, yaitu Pendidikan Kedokteran, Pendidikan Tinggi Hukum dan Pendidikan Tinggi Teknik. Ketiga sekolah tinggi ini mencetak lulusan-lulusan dokter, ahli hukum dan ahli teknik yang bekerja sebagai dokter, ahli hukum dan ahli teknik di Hindia Belanda.

2. Sekolah-sekolah yang dikelola oleh Zending

Salah satu motif kedatangan bangsa Belanda di Hindia Belanda adalah motif theokratis, yaitu penyebaran Injil. Awalnya sasaran penyebarannya dilakukan secara langsung melalui gereja, penerbitan buku-buku Kristen dan lain-lain. Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan usaha tersebut berkembang dengan pendirian-pendirian rumah sakit dan sarana pendidikan.

 

School in Kalitjeret met onderwijzer. Salatiga-zending Java 1906 (Koleksi: http://www.kitlv.nl)

Sekolah ini terbagi menjadi dua kelompok yaitu sekolah yang dibuka khusus bagi anak-anak Eropa atau yang sederajat serta sekolah Kristen untuk anak Bumiputera. Dalam kurikulumnya selain memperkenalkan ajaran-ajaran Kristen juga memperkenalkan kebudayaan Barat seperti cara berpakaian, cara makan, belajar dan lainnya. Bahasa Belanda menjadi kurikulum pelajaran yang penting, bahasa ini juga digunakan sebagai bahasa pergaulan. Untuk mendukung program di atas maka siswa maupun guru-guru yang mengajar diharuskan tinggal di asrama yang telah disediakan dan sehari-harinya diwajibkan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Aturan-aturan ini menyebabkan orang-orang yang dididik di tempat tersebut terpisah dari budaya Jawa, lebih-lebih Zending juga mampu menampung para alumni sekolahnya dengan memberikan lapangan pekerjaan di berbagai bidang. Tujuan dari sekolah ini yaitu menyebarkan ajaran agama Kristen dan sesuai dengan tujuan pemerintah kolonial Belanda maka sekolah ini mendapatkan bantuan dan kemudahan dari pemerintah kolonial.

3. Sekolah-sekolah yang dikelola oleh Missie

Sekolah Katolik berhasil didirikan oleh Pastor Keyser di daerah Yogyakarta dan Klaten pada tahun 1892 dan sebelumnya telah didirikan pula sekolah yang sama pada tahun 1890 di Semarang dan Magelang. Semula sekolah ini bercorak Europees yang netral dengan memberi kebebasan kepada murid-muridnya untuk mengikuti atau tidak mengikuti pelajaran agama Katolik. Dalam perkembangan selanjutnya dengan masuknya ajaran Kotekismus, pelajaran agama Katolik menjadi pelajaran wajib dan diajarkan juga melalui peraturan-peraturan dalam asrama siswa.[20] Sekolah Katolik pada tahun 1921 terus berkembang dengan bantuan pemerintah melalui penyediaan dana dan fasilitas.

C. Munculnya Sekolah Partikelir Bumiputra tidak Bersubsidi

Perkembangan pendidikan akibat dari politik Ethis belum mampu memberikan kepuasan kepada penduduk pribumi. Mahalnya uang sekolah dan pembatasan secara rasial dan politik untuk mengakses pendidikan membawa organisasi-organisasi modern yang telah berkembang pada saat itu dan individu-individu yang berpikiran maju merencanakan pembangunan sekolah-sekolah bagi penduduk pribumi. Pemerintah kolonial sendiri telah mengeluarkan peraturan bagi pendirian sekolah-sekolah partikelir ini dalam Lembaran Negara (Indisch Staatblad) tahun 1880 nomor 21 yaitu pengawasan terhadap pendidikan swasta dari orang Eropa kepada orang Bumiputra. Untuk pengawasan ini baik yang diberikan di sekolah maupun di rumah diwajibkan ada ijin dari Kepala Daerah yang diberikan dengan syarat bahwa kondisi setempat tidak mempunyai keberatan[21].

Perkembangan pendidikan barat yang dibawa dan diperkenalkan oleh pemerintah kolonial walaupun banyak terjadi diskriminasi secara sosial, tetapi membawa perubahan dan cakrawala kepada penduduk pribumi untuk melihat dunia. Menurut Robert Van Niel, bahwa perluasan dan perkembangan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada gilirannya membuahkan beragamnya elit Indonesia. Bila di tahun 1900 kelompok priyayilah yang menjadi kaum bangsawan dan administratur, menjelang tahun 1914 kelompok ini bertambah dengan dengan sejumlah pegawai pemerintah, teknisi-teknisi pemerintah dan cendikiawan yang sama-sama memerankan peran elit dan yang di mata rakyat biasa Indonesia di desa-desa tercakup ke dalam yang umumnya disebut “priyayi”.[22] Tentu saja termasuk juga kompetisi antara priyayi lama dan priyayi baru ini, terutama dalam hal kepemimpinan dan pengendalian keinginan-keinginan rakyat biasa.

Perkembangan pendidikan ini juga membawa pengaruh yang besar dalam konteks pergerakan rakyat. Pendidikan dapat dipandang sebagai sebuah dinamit bagi sistem kolonial. Pengaruh pendidikan terhadap masyarakat kolonial diakui sepenuhnya oleh penguasa-penguasa kolonial sendiri, dan menurut Colijn “merupakan tragedi politik kolonial, karena ia membentuk dan membangun kekuatan-kekuatan yang di kemudian hari akan melawan pemerintah kolonial”.[23] Alasan yang dikemukakan Colijn merupakan ekspresi dari penguasa kolonial yang merasa kepentingannya merasa terancam dan apa yang diperkirakan memang menjadi sebuah kenyataan yang tak terelakkan walaupun berjalan sangat lamban.

Organisasi modern pertama pribumi adalah Boedi Oetomo yang terbentuk pada tahun 1908. Organisasi ini mewadahi para priyayi Jawa sebagai anggotanya dan berjalan sesuai dengan garis politik Ethis pemerintah kolonial. Hal ini dapat terlihat dalam permohonan organisasi Boedi Oetomo kepada pemerintah kolonial. Permohonan ini banyak memfokuskan pada bidang pendidikan yaitu (1) menyempurnakan pendidikan Kweekscholen dan O.S.V.I.A., (2) mempertahankan mutu pendidikan di S.T.O.V.I.A., (3) mendirikan sekolah-sekolah Frobel[24] untuk anak-anak pribumi laki-laki dan perempuan dan membuka pintu sekolah-sekolah dasar Eropa bagi anak-anak pribumi, walaupun mereka tidak memahami bahasa Belanda atau jika tidak, mendirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak pribumi serupa dengan sekolah-sekolah Belanda-China, (4) mendirikan sekolah-sekolah dagang untuk pribumi termasuk kaum perempuan, (5) menyediakan lebih banyak tanah untuk sekolah-sekolah pertanian, (6) memberikan beasiswa kepada murid-murid pribumi, (7) memberi izin penyelenggaraan undian (dengan tujuan mengumpulkan dana beasiswa, dan (8) memberi izin Boedi Oetomo mendirikan sekolah-sekolah desa.[25]

Perkembangan dari permohonan yang diajukan oleh Boedi Oetomo memang sangat lamban di respon oleh pemerintah kolonial. Sehingga memunculkan ide-ide untuk membangun sekolah-sekolah yang bebas dari intervensi pemerintah kolonial tetapi masih dalam garis politik Ethis. Secara umum bahwa pendirian sekolah-sekolah yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pergerakan adalah didorong oleh pertentangan kepentingan sosial dengan penjajah, karena perbedaan rasial pertentangan tersebut menjadi lebih serius. Selain itu bahwa sekolah merupakan lahan yang tepat bagi perekrutan kader-kader yang terdidik, sehingga organisasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang dituju.

Sejak dekade pertama abad ke-20 telah bermunculan sekolah-sekolah partikelir. Sekolah-sekolah partikelir ini tidak hanya didirikan oleh kaum pergerakan Hindia Belanda, tetapi juga banyak dilakukan oleh komunitas China di Hindia Belanda. Mengenai munculnya sekolah swasta yang dilakukan oleh pribumi dapat dilihat yaitu perkembangan sekolah-sekolah swasta Boedi Oetomo yang mendirikan perhimpunan Neutraal Onderwijs (Sekolah Netral) sebagai pengumpul dana bagi pendirian sekolah Boedi Oetomo dan telah berhasil mendirikan tiga buah sekolah di kota Jogjakarta dua buah dan satu buah di Soerakarta.[26]

Organisasi lain yang pertumbuhannya melalui bidang sosial dan keagamaan adalah Muhammadiyah, yang sejak didirikan pada tahun 1912 sampai tahun 1925 mempunyai anggota 4000 orang, mampu mendirikan 55 sekolah dengan 4000 orang murid.[27]Sekolah-sekolah partikelir banyak didirikan oleh organisasi Islam sebagai bentuk penjagaan umat Islam dari makin masifnya penetrasi para zending (misionaris) dalam penyebaran agama Kristen. Pendidikan yang dibangun oleh para misionaris Kristen melalui sekolah-sekolah mampu menghasilkan guru-guru agama Kristen dari kalangan bumiputra. Selain itu pendirian sekolah-sekolah oleh para misionaris ini didukung oleh pemerintah kolonial melalui subsidi pendidikan yang diberikan kepada sekolah-sekolah tersebut.

Tumbuh dan berkembangnya sekolah-sekolah partikelir juga disebabkan kurangnya pemeritah kolonial Belanda di dalam menyediakan sarana pendidikan bagi anak-anak di Hindia Belanda. Dalam publikasi yang dikeluarkan oleh Komisi Pengajaran Hindia Belanda No. 12 halaman 7b disebutkan bahwa bila kita memperbandingkan perluasan pengajaran sejak tahun 1920 dengan bertambahnya jumlah penduduk sejak tahun yang sama kita akan melihat bahwa pengajaran sekolah dasar dalam bahasa Belanda, betapapun jumlah sekolah itu diperbanyak masih saja terlalu sedikit bila dibandingkan dengan penduduk yang berjuta-juta itu. Dan pengajaran yang biasa pun jauh terbelakang dengan besarnya pertambahan penduduk.[28]

Masalah-masalah pendidikan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pergerakan mendapatkan sebuah perhatian yang besar setelah tahun 1920-an. Hal ini dikarenakan pada tahun 1920-an perubahan-perubahan ekonomi dan sosial semakin terasa menghimpit masyarakat Hindia Belanda. Selain itu banyaknya sekolah partikelir yang didirikan pada masa ini dilakukan karena biaya anggaran untuk pendidikan dipangkas sebagai akibat dari memburuknya kondisi perekonomian Hindia Belanda. Padahal dapat terlihat bagaimana kecilnya dana pendidikan bila dibandingkan dengan keuntungan perdagangan Hindia Belanda dalam tabel 5 berikut:

Tabel. 5. Anggaran Belanja Pengajaran[29]

Tahun

Anggaran Belanja Onderwijs (Pengajaran)

1848

0,25 Juta

1854

1,50 juta

1911

9,70 juta

1915

14,9 juta

1920

28,4 juta

1925

37,7 juta

Memang dalam laporan pemerintah kolonial bahwa masyarakat masih mengutamakan sekolah negeri milik pemerintah baru bila hal ini sulit terjangkau biasanya masyarakat akan memilih sekolah swasta bersubsidi dan sekolah swasta yang tidak mendapat subsidi dari pemerintah kolonial.[30]

Sekolah-sekolah swasta tidak bersubsidi banyak dibangun oleh kaum pergerakan yang berfungsi selain memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat pribumi yang tidak tertampung di sekolah milik pemerintah kolonial, juga sebagai tempat perekrutan kader bagi organisasi pergerakan tersebut. Memang tidak semua sekolah yang dibangun oleh kaum pergerakan sebagai pemenuhan akan kader yang terdidik, tetapi sebagian besar memiliki tujuan dari keprihatinan akan minimnya aksesbilitas masyarakat pribumi akan pelayanan pendidikan oleh pemerintah kolonial.

Sedangkan pemerintah kolonial Belanda sendiri memiliki tujuan yang berbeda untuk bidang pengajaran ini. Pemerintah mengharapkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar maka dengan pengajaran bahasa Belanda maka buku-buku yang mereka baca dapat mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang-barang yang dihasilkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Artinya bahwa motif keuntungan ekonomi sangat di utamakan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam menghasilkan lulusan pendidikannya.

Tumbuhnya sekolah-sekolah partikelir ini dikarenakan dua hal yaitu kurangnya jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang disediakan oleh pemerintah kolonial Belanda bagi masyarakat. Tujuan kedua adalah tujuan pendidikan kolonial yang jauh dari harapan Artinya bahwa kaum pergerakan nasional ingin merubah maksud dan tujuan dari pendidikan kolonial dengan pendidikan yang lebih selaras dengan kebutuhan penghidupan rakyat dengan mendirikan sekolah partikelir.

Dapat dilihat, bahwa sebagian besar kurikulum pada prinsipnya berhubungan dengan bidang-bidang di luar kegiatan lapangan pekerjaan yang biasanya terdapat dalam lingkungan yang tradisional seperti pertanian, industri rumah tangga, kerajinan, dan sebagainya. Kurikulum di sekolah-sekolah kolonial, meskipun menawarkan subjek yang hampir mirip dengan yang diperkenalkan di negeri asal penjajah, tetapi isi materinya berbeda secara mencolok. Sebagai contoh di sekolah-sekolah Eropa (atau negeri asal penjajah) murid-murid perlu mempelajari sejarah negeri mereka sendiri. Ini mulai diperkenalkan mulai dari tingkat sekolah dasar. Akan tetapi di sekolah-sekolah kolonial di negeri jajahan jarang sekali mata pelajaran sejarah diajarkan dan jika itu ada hanya tersedia waktu yang relatif singkat (setengah jam seminggu) itu pun tidak pernah dimasukkan sebagai salah satu mata pelajaran wajib.[31]

Hal inilah yang menjadi alasan utama sekolah partikelir didirikan oleh akum pergerakan nasional sebagai pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat dan juga pemberian pelajaran yang sesuai dengan kebudayaan masyarakat Indonesia. Sehingga murid-murid tidak menjadi meminjam istilah Mestika Zeid “Belanda Hitam”.


[1] H. Baudet dan I.J. Brugmans, Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan(YOI: Jakarta, 1987), hal. 176.

[2] Ibid., hal. 178.

[3] Sejarah Onderwijs (pengajaran)  Nasional diterbitkan oleh Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia (Indonesische Studenten Unie), Januari 1933 dalam Pitut Soeharto dan A. Zainul Ihsan,Belenggu Ganas: Capita Selecta Kelima,  Aksara Jayasakti: Jakarta, 1982, hal. 177-179.

[4] Ibid.

[5] Ibid.,  hal. 181.

[6] Boekoe Peringatan P.P.P.I., dalam Ibid., hal. 182

[7] S. Nasution,  Sejarah Pendidikan di Indonesia, Jemmars: Bandung, 1983, hal. 40.

[8] Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926, Grafiti Press, 1997, hal. 37.

[9]. S.L. van der Wal, Pendidikan di Indonesia 1900-1940: Kebijaksanaan Pendidikan di Hindia Belanda 1900-1940,  Depdikbud: Jakarta, 1977, hal. 7.

[10] Publicatie Hollandsche Inlandsche Onderwijsche Commisie No. 7a hal. 18 dalam Sejarah Onderwijs (Pengajaran) Kolonial, diterbitkan oleh Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia (Indonesische Studenten Unie), Januari 1933. Dalam Pitut Soeharto dan A. Zainul Ihsan, Belenggu Ganas: Capita Selecta Kelima,  Aksara Jayasakti: Jakarta, 1982,  hal. 185.

[11] M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, UGM Press: Yogyakarta, 1995, hal. 240.

[12] Ibid.

[13] Surat Direktur Pendidikan dan Agama K.F. Creutzberg kepada Gubernur Jendral van limburg Stirum tanggal 11 Maret 1920, dalam S.L. van der Wal, Pendidikan di Indonesia 1900-1940: Kebijaksanaan Pendidikan di Hindia Belanda 1900-1940,  Depdikbud: Jakarta, 1977.

[14]Marwati Djoend Poesponegoro dan Noegroho Notosusanto,Sejarah Nasional Indonesia V, Balai Pustaka: Jakarta, 1993, hal. 143.

[15] Nezar Patria dan Andi Arief, Antonio Gramsci: Negara Dan Hegemoni, Pustaka Pelajar: Jogjakarta, 1999, hal. 30.

[16] Takashi Shirashi, Zaman Bergerak, Radikalisasi Rakyat di Jawa 1912-1926, Grafiti Press: Jakarta, 1997, hal. 38.

[17] S.L. van der Wal, Pendidikan di Indonesia 1900-1940: Kebijaksanaan Pendidikan di Hindia Belanda 1900-1940,  Depdikbud: Jakarta, 1977, hal. 142-

[18] Ibid.

[19] Sekolah Desa hanya mengajarkan membaca, berhitung dan menulis bagi para siswanya.

[20] H. Baudet dan I.J. Brugmans, Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan, (Jakarta: YOI, 1987), hal. 362.

[21] Dalam Lembaran Negara 1903 nomor 389 diganti dengan jika tidak menimbulkan gangguan tata tertib dan keamanan. Dalam Lembaran Negara tahun 1912 nomor 286 ditetapkan bahwa yang bersangkutan harus membuktikan telah tamat sekolah rendah di negeri Belanda atau sekolah rendah dengan pengantar bahasa Belanda di Hindia Belanda, dalam S.L. van der Wal, Op.Cit., hal. 62.

[22] Robert van Niel, Munculnya Elit Modern Indonesia, Pustaka Jaya: Jakarta, 1984, hal. 75.

[23]Sartono Kartodirdjo, Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme, Gramedia: Jakarta, 1993, hal. 60.

[24] Sekolah frobel merupakan sekolah bahasa, dimana murid akan diajarkan bahasa Belanda.

[25] Akira Nagazumi, Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918, Grafitti Press: Jakarta, 1989, hal. 85.

[26] Soembangsih, Gedenkboek Boedi Oetomo, 1908-1918, Tijdschrift Nederlandsche Oud & Nieuw, Amsterdam, 1918, hal. 17, dalam Pitut Soeharto dan A. Zainul Ihsan, Cahaya di Kegelapan: Capita Selecta Kedua, Boedi Oetomo dan Sarekat Islam Pertumbuhannya dalam Dokumen Asli,  Aksara Jayasakti: Jakarta, 1982,  hal.131.

[27] M.C. Ricklefs, Op.Cit., hal. 260, lihat juga Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, LP3ES: Jakarta, 1996, hal. 95.

[28] Publicatie Hollandsche Inlandsche Onderwijsche Commisie No. 12 hal. 7b dalam Sejarah Onderwijs (Pengajaran) Kolonial, diterbitkan oleh Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia (Indonesische Studenten Unie), Januari 1933.[28]

[29] Sejarah Onderwijs (Pengajaran) Kolonial, diterbitkan oleh Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia (Indonesische Studenten Unie), Januari 1933, dalam Pitut Soeharto dan A. Zainul Ihsan,Op.Cit., hal. 183. Bandingkan dengan tabel 1 mengenai Pertumbuhan Perdagangan di Hindia Belanda.

[30] Dari Pejabat Sementara Penasehat Urusan Bumiputera (R.A. Kern) kepada Gubernur Jenderal (Fock), 24 Januari 1924, dalam S.L. van der Wal, Op.Cit., hal. 68.

[31] Mestika Zeid, Pendidikan Nasional dan Masalah Distribusi Ilmu Pengetahuan, MSI dan Gramedia: Jakarta, 1991, hal. 24

(phesolo)

MASYARAKAT DAN PERUBAHAN SOSIAL: SURAKARTA AWAL ABAD XX

 

Tengah Passar Besar-Solo 1895 (Koleksi: http://www.kitlv.nl)

Pada awal abad XX tumbuh elit modern Indonesia yang gejala dan prosesnya juga tampak dalam konteks lokal Surakarta yang semula merupakan kota kerajaan di pedalaman yang diawasi pemerintah kolonial, mulai berubah wajah dan semangatnya. Perubahan ini disebabkan berbagai faktor yang mendorong berbagai kemajuan di tanah kerajaan berkaitan dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda, mulai dari status kerajaan hingga berbagai kebijakan ekonomi – politik kolonial.

A.   Struktur Masyarakat

Surakarta sejak lama telah berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Kehadiran bangsa-bangsa lain maupun etnis lain dari luar Surakarta menyebabkan pertemuan beberapa kebudayaan yang berlainan itu semakin “erat”. Kebudayaan asing yang masing-masing didukung oleh etnik berbeda mempunyai struktur sosial yang berbeda pula, bercampur dalam wilayah Surakarta. Akibat pertemuan kebudayaan tersebut, kebudayaan Jawa di Surakarta diperkaya dengan berbagai kebudayaan lain. Lambat laun pengaruh tersebut semakin besar mempengaruhi berbagai bidang dan unsur kebudayaan. Terkait dengan pertemuan berbagai kebudayaan itu menimbulkan perubahan struktur pada masyarakat Jawa. Selain itu wilayah-wilayah kerajaan telah memiliki struktur sosial tradisional yang bertahan hingga pemerintahan kolonial dan bahkan dipertahankan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai bagian politik kolonialnya.

Banyak ahli antara lain Burger[1], Wertheim[2], Larson[3], Kuntowijoyo[4], Sartono Kartodirdjo[5], Houben[6] dan sebagainya yang telah membahas tentang stratifikasi sosial masyarakat Jawa, khususnya Surakarta. Stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat di Surakarta sangat bertalian dengan kedudukan keraton di dalam struktur sosial di Jawa. Struktur masyarakat di Surakarta memiliki dua anutan yaitu struktur masyarakat tradisional kerajaan dan struktur masyarakat yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda.

Menurut F.A. Sutjipto[7] lapisan atas atau merupakan kelas elite,priyayi luhur, atau wong gede, merupakan kelas yang memerintah. Di strata ini ada raja dan para bangsawan serta pejabat kerajaan. Sebenarnya bila dilihat dalam sistem kategorisasi, kelompok atau golongan ini merupakan kelompok campuran priyayi yang berasal dari darah dalem dengan priyayi yang karena pangkat atau pengabdian. Adapaun lapisan bawah atau rakyat biasa, rakyat kecil atau wong cilik merupakan mayoritas penduduk kelas yang diperintah, baik penduduk kota maupun yang berada di pedesaan. Mereka adalah para pekerja yang tidak terdidik atau sedikit mendapat latihan kerja di perusahaan kecil. Rakyat kecil ini biasanya bekerja sebagai petani, buruh tani, buruh perkebunan dan pabrik serta tukang, perajin dan lainnya.

Sartono Kartodirdjo lebih menekankan pada analisis tentang struktur pada masyarakat Jawa selama jaman kolonial, yang dipusatkan pada ”peranan pekerjaan dan pendidikan serta sebagai indikasi posisi sosial”. Pengamatan perubahan struktur sosial dilakukan oleh Sartono Kartodirdjo dalam perspektif sejarah karena masyarakat Jawa pada masa itu sebagian besar masih berakar pada tradisi lama.[8] Dampak perkembangan pendidikan dan pengajaran, menurut Sartono, menumbuhkan golongan sosial baru yang mempunyai fungsi status baru, sesuai dengan diferensiasi dan spesialisasi dalam bidang sosial ekonomi dan pemerintahan. Lebih lanjut Sartono Kartodirdjo membagi masyarakat Hindia Belanda dalam beberapa kelompok sosial, yaitu: 1) elite birokrasi yang terdiri dari Pangreh Praja Eropa (Europees Binnenlands Bestuur) danPangreh Praja Pribumi, 2) Priyayi birokrasi termasuk Priyayi ningrat, 3) Priyayi profesional, 4) golongan Belanda dan golongan Indo yang secara formal masuk status Eropa dan mempunyai tendensi kuat untuk mengidentifikasikan diri dengan pihak Eropa, dan 5) orang kecil (wong cilik) yang tinggal di kampung[9].

Struktur sosial tradisional menempatkan raja dan priyayi sebagai kelas penguasa sedangkan rakyat biasa yang terdiri dari petani, pedagang sebagai kelas yang diperintah. Struktur masyarakat tradisional ini mulai dirombak oleh pemerintah kolonial Belanda semenjak diberlakukannya politik liberal dan dilanjutkan hingga politik etis diberlakukan. Dengan direduksinya kekuasaan feodal Surakarta maka struktur masyarakat Surakarta pada masa awal abad XX mengalami perubahan dengan diberlakukannya struktur masyarakat yang dibuat oleh pemerintah kolonial yaitu golongan Eropa menempati piramida tertinggi dilanjutkan dengan golongan Timur asing yang terdiri dari bangsa China, Arab dan asia lainnya. Masyarakat pribumi Surakarta ditempatkan sebagai masyarakat kelas bawah dalam struktur masyarakat kolonial Belanda.

 

Gambar 1. Bangsawan Keraton Kasunanan Surakarta tahun 1915 (Sumber: www.kitlv.nl).

Konsekuensi dari pembagian struktur masyarakat kolonial di Surakarta adalah berhubungan dengan politik yaitu untuk melemahkan kekuasaan golongan bangsawan yang memiliki kekuasaan penuh dalam struktur masyarakat tradisional. Walaupun begitu, pemerintah kolonial Belanda tidak menghapuskan struktur masyarakat tradisional di Surakarta secara penuh, struktur masyarakat tradisional ini digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam mengatur masyarakat di wilayah Surakarta. Selain itu, pembagian struktur masyarakat kolonial ini juga memberikan hak dan kewajiban yang berbeda dalam kehidupan masyarakat di Surakarta.

Suhartono[10] menggambarkan bahwa masyarakat Surakarta terbagi dalam dua golongan sosial yang besar yaitu golongan atas yang terdiri dari para bangsawan dam priyayi, dan golongan bawah yang terdiri dari petani, buruh tani, pedagang, tukang, perajin dan lain-lain. Bangsawan adalah golongan sosial atas yang memiliki hubungan genealogi dengan raja. Mereka merupakan sentana atau keluarga raja. Priyayi juga termasuk golongan sosial atas dan mereka merupakan pejabat dalam pemerintahan kerajaan atau narapraja.

 

Gambar 2. Raden Adipati Sosrodiningrat rijksbestuurder Surakarta bersama para nayaka tahun 1900 (Sumber: www.kitlv.nl).

Dua golongan sosial yaitu priyayi dan wong cilik menempati wadah budaya yang berbeda yang ditunjukkan oleh struktur apanage. Di satu pihak, priyayi dengan gaya hidupnya, kebiasaan, makanan, dan pakaian, serta simbol-simbolnya menunjukkan gaya aristokrat. Keadaan semacam ini menjadi pola ideal bagi priyayi, bahkan Dezentje, penyewa tanah asing yang luas meniru gaya hidup bangsawan Jawa. Di lain pihak bagi wong cilik, lingkungan pedesaan banyak mempengaruhi tingkah laku mereka. Kebiasaan polos, terbuka, dan kasar merupakan bentuk budaya pedesaan.

 

Gambar 3. Masyarakat desa di Surakarta sebagai penjual arang dan pengrajin anyaman pandan tahun 1920 (Sumber: www.kitlv.nl).

Status sosial memiliki hirarki yang terdiri dari golongan-golongan sosial sebagai berikut, golongan penguasa, bangsawan, dan priyayimenempati status sosial atas. Para elit birokrat yang mendapatkan tanah apanage membentuk golongan penguasa. Mereka hidup daripajeg, pundhutan, dan berbagai layanan. Status sosial serta hak-hak pribadi mereka dapat diketahui dari gelar dan lambang yang dipakai yang menunjukkan dari golongan mana mereka berasal.

Bersamaan dengan perkembangan birokrasi kolonial dan agro-industri pada pertengahan abad XIX, golongan birokrat makin kuat statusnya untuk mendukung pelaksanaan administrasi kolonial. Banyak jabatan dalam pemerintahan kolonial mulai diisi olehpriyayi cilik, seperti juru tulis, penarik pajak dan kasir sampai dengan pengawas-pengawasnya dengan gelar mantri. Jadi kedudukan golongan bangsawan dalam birokrasi kolonial maupun dalam pemerintahan kerajaan mulai tergeser setelah masuknya golonganpriyayi cilik.

Kuntowijoyo[11] menegaskan bahwa keberadaan priyayi cilik yang mampu menguasai kedudukan dalam birokrasi kerajaan maupun birokrasi kolonial dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu suwitapada priyayi tinggi kemudian magang pada salah satu profesi. Diwisuda menjadi priyayi sungguhan adalah sebuah kehormatan bagi seseorang. Maka mata rantai kepriyayian yang bergerak dari bawah ke atas itu menjadikan politik bagi priyayi adalah patron-client politics. Hal ini berlaku baik bagi priyayi yang bekerja dalam pemerintahan maupun yang bekerja sebagai abdi dalem keraton.

B.   Modernisasi

Perkembangan Masyarakat di kota Surakarta dalam perjalanannya ditunjang dan dibatasi oleh kondisi-kondisi kekinian masyarakat. Tingkat perkembangan masyarakat di Surakarta merupakan hasil dari proses perkembangan jaman yang dipahami bukan sebagai proses yang bersifat kebetulan, melainkan sebagai fenomena historis. Keunikan-keunikan yang terkandung di dalamnya akan dapat dipahami dengan lebih baik apabila realitas-realitas sosio kultural masyarakat tempat berlangsungnya proses perubahan itu tidak dikesampingkan.

Ketika Surakarta mulai bersentuhan dengan modernisasi, masyarakat di daerah ini terbentuk atas beberapa etnis. Selain kelompok pribumi yang menduduki jumlah terbesar, terdapat pula sekelompok orang-orang Eropa dan Timur Asing. Pada tahun 1920 jumlah penduduk Karesidenan Surakarta mencapai 2.049.547 penduduk dan mengalami kenaikan jumlah penduduk ketika sensus pertama kali dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1930 menjadi 2.564.460 penduduk.[12] Sedangkan penduduk kota Surakarta sendiri pada tahun 1920 berjumlah 343.681 penduduk dan mengalami kenaikan pada tahun 1930 menjadi 391.734 penduduk. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.

Jumlah Penduduk di Karesidenan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran Tahun 1920 dan Tahun 1930

Kabupaten

Banyaknya Jumlah Penduduk

Luas Wilayah (km)

Banyak Penduduk dalam km

1920

1930

1920

1930

Surakarta

343.681

391.734

5247

656

747

Sragen

244.943

323.621

9953

256

325

Klaten

476.364

574.788

7258

657

792

Boyolali

286.538

378.063

10643

270

355

Jumlah

1.351.526

1.666.906

33101

408

504

Mangkunegaran

217.524

321.441

8127

267

395

Wonogiri

480.497

576.113

19287

244

298

Jumlah

698.021

897.554

27414

218

327

Jumlah Keseluruhan

2.049.547

2.564.460

60515

337

424

Sumber: Diolah dari Bab Pangetaning Cacah Jiwa Bawah Dalem Surakarta serta Bawah Mangkunegaran Taun 1930, Koleksi Arsip Sana Pustaka Kraton Surakarta No. 19500 (166 Ca).

Sedangkan penduduk yang bertempat tinggal di kota khususnya Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran berjumlah 163.013 jiwa, yaitu di pusat kota Surakarta berjumlah 127.830 jiwa dan Kadipaten Mangkunegaran berjumlah 35.183. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2.

Jumlah Penduduk Yang Tinggal di Kota Tahun 1930

Kota

Banyak Penduduk

Luas Wilayah (km)

Banyak Penduduk dalam km

Surakarta

127.830

20

6.391

Kadipaten Mangkunegaran

35.183

4

9.021

Klaten

12.166

2

6.083

Boyolali

10.166

54

1.804

Sragen

15.381

62

2.461

Wonogiri

7.831

49

1.598

Jumlah

208.557

191

27.358

Sumber: Diolah dari Bab Pangetaning Cacah Jiwa Bawah Dalem Surakarta serta Bawah Mangkunegaran Taun 1930, Koleksi Arsip Sana Pustaka Kraton Surakarta No. 19500 (166 Ca).

Banyaknya penduduk yang tinggal di perkotaan banyak disebabkan semakin berkembangnya kota Surakarta awal abad XX dengan banyak dibangunnya infrastruktur kota dan juga pembukaan industri-industri baru yang banyak membutuhkan tenaga kerja baru. Sehingga terjadi arus urbanisasi dari pedesaan-pedesaan ke kota yang baru berkembang. Hal ini mengindikasikan bahwa kota Surakarta menjadi tempat yang cukup memberikan harapan bagi usaha-usaha di bidang ekonomi.

Jumlah penduduk di Surakarta pada tahun 1930 memiliki keberagaman suku bangsa. Penduduk pribumi yang tinggal di Surakarta menempati jumlah yang cukup besar selanjutnya diikuti oleh masyarakat Cina, Eropa dan Arab. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3.

Jumlah Penduduk di Karesidenan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran Menurut Suku Bangsa Tahun 1930.

Kabupaten

Jumlah Penduduk

Pribumi

Belanda

China

Arab

Surakarta

377.153

2.493

10.745

1.343

Sragen

321.385

474

946

16

Klaten

569.422

1.754

3.580

32

Boyolali

376.445

466

641

11

Mangkunegaran

317.558

1.222

2.593

68

Wonogiri

574.463

45

1.600

5

Kota Wilayah Dalem Surakarta I

32.541

873

1.708

61

Wilayah Kadipaten Mangkunegaran I

114.607

2.330

9.566

1.327

Jumlah

2.683.574

9.657

31.379

2.863

Sumber: Diolah dari Bab Pangetaning Cacah Jiwa Bawah Dalem Surakarta serta Bawah Mangkunegaran Taun 1930, Koleksi Arsip Sana Pustaka Kraton Surakarta No. 19500 (166 Ca).

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah pribumi yang tinggal di wilayah Surakarta cukup besar dan masyarakat pribumi tersebar diberbagai pelosok desa maupun kota Surakarta. Sebagian besar masyarakat pribumi yang hidup di pedesaan hidup sebagai petani maupun buruh perkebunan yang dimiliki oleh orang Eropa maupun China.

 

Gambar 4. Sebuah perkampungan di desa Djawa (Sumber: P.H. Van Moerkerken J.R dan R. Noordhoof, Atalas Gambar-Gambar Akan Dipakai Oentoek Pengadjaran Ilmoe Boemi, Amsterdam-S.L. van Looy: Balai Pustaka, 1922).

Penduduk Eropa dan Belanda banyak tinggal di daerah perkotaan dengan ditandai adanya bangunan yang disebut “loji” dan berada di daerah dekat dengan benteng Vastenburg serta alun-alun utara. Biasanya mereka bekerja sebagai pejabat Gouvernement ataupun sebagai pengusaha perkebunan swasta, dinas militer, dan sebagainya.

Selesai

Hal Cipta

Dr Iwan suwandy

Ini contoh vbuku elektronik dalam Cd-Rom karya Dr iwan

bagi yang beminat silahkan mengunbungi liwat emailiwansuwandy@gmail.com

jangan lupa upload kopi KTP dan alamat lengkap karena banyak hiject internet saat ini

harga empat Cd rom lima ratus ribu rupia per Cd

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s