Pedagang Indonesia Dengan Kapal Phinisi kuno Berdagang Kayu Gaharu Sampai Somalia liwat Jalur Sutera

Berdasarkan informasi dari buku kuno milik penulis, ternyata Para pedagang Indonesia dengan kapal layar kuno seperti relief candi Borobudur , berdagang sampai ke Somalia Afrika, barang dagangan yang dijual adalah Kayu Gaharu ( Cinamon) bahan minyak wangi . dan dari Somalia di bawa pulang ke Indonesia gading , minyak wangi  dan emas , lihatlah peta jalur sutera perdagangan dari asia Ke Afrika baik liwat jalur sutera  liwat lautan*ill 001, dengan kapal layar phinisi kuno, jalur inilah banyak ditempuh pedagang termasuk dari  Indonesia setelah jalur liwat darat kurang aman.

*ill 001 jalur kapal phinisi dari pulau Jawa ke Somalia

Jalur Sutra mencapai Eropa Selatan melalui Arab,Somalia,Mesir,Persia,India dan Jawa (Indonesia) sampai mencapai Tiongkok

Struktur piramid kuno , makam dan sisa kota dan dinding batu  Wargaade yang tersebar di Somalia merupakan bukti  adanya Masyarakat  kuno yang berkuasa di Semenanjung Somalia. Temuan arkeologis dan penelitian di Somalia membuktikan bahwa  msyarakat di sana memiliki sistem tulisan dengan aksara sendiri  yang sampai saat ini  belum dapat diterjemahkan . Wilayah ini memiliki hubungan dagang dengan Mesir  dan Junani Kuno dua abad sebelum masehi.

 Telah ditemukan  bukti adanya suatu kerajaan yang dinamakan ” Kingdom of Punt“. Kerajaan Punti tidak hanya berdagang hasil produksinya sendiri seperti dupa ,kayu eben dan tanduk binatang, tetapi juga barang-barang dari negara tetangga meliputi emas, gading dan kulit binatang.Berdasarkan peningalan relief candi di  Deir el-Bahari, Tanah punti dibawah kekusaan Raja  Parahu dan ratu  Ati.

Penduduk Somalia kuno sudah memanfaatkan trasportasi dengan atara milenium ke tiga dan kedua sebelum masehi yang bergerak ke Mesir kuno dan afrika Utara. 

Pad periode klasik , kota di somalia seperti Mossylon, Opone, Malao, Mundus dan Tabae  mengembangkan suatu jaringan perdagangan dengan pedagang  dariPhoenicia, Ptolemaic Egypt, Greece, Parthian Persia, Saba, Nabataea dan Kerajaan  Romawi. Mereka mengunakan jalur maritim dsomalia kuno untuk mengankut kargo mereka.

runtuhan banguna kuno  Qa’ableh.

Sesudah Kerajaan romawi menaklukan Kerajaan Nabataean , Angkatan Laut Romawi menuju   Aden untuk membasmi bajklaut dan Pedagang Somalia dengan perjanjian menghambat kapal dari India untuk berdagang di pelabuhan bebas disemenanjung Arab untuk melindungi pedagang Somalia dan Arab dari perdanagan di Laut Merah-lautan Mediteriana. Kedatipun pedagang India (termasuk Indonesia) tetap berdagang di kota pelabuhan somalia yang bebas dari intervensi Romawi.

Pedagang India beberapa abad membawa dalm jumlah besar cinnamon dari Sri Lanka dan Indonesia ke Somalia dan Arabia. Menurut informasi, Pedagang Arab dan somalia menyimpan rahasia tentang perdagangan mereka dengan dunia Romawi dan Junani. Pedagang Romawi dan Junani percaya bahwa asal dari Cinamon dari semenanjung somalia, yang sebenarnya kebayakan produk tersebut dibawa ke Somalia oleh kapal India. Melalui perjanjian kerjasma oleh pedagang somalia dan Arab, Cinamon dari India/tiongkok ,termasuk dari indonesia dieksport dengan harga tinggi ke Afrika Utara, Asia Timur dan Eropa, yang membuat perdagangan cinamon menghasilkan keuntungan luar biasa terutama untuk pedagang Somalia yang melalui tangannya di kirim liwat rute darat dan  laut kuno  .Demianlah cerdiknya para pedagang dari somalia dan arab tersebut,juga dari buku kuno lain juga dikatakan mereka menakuti-nakuti para pedagang dari asia bahwa sangat sulit dan berbahaya bila berdagang ke eropa liwat lautan mediterania sehingga mereka memenagkan monopoli sebagai pedagang perantara diantara komuditi asia dan eropa,hal yang sama juga dilakukan tempo dulu oleh kerajaan Sriwijaya dan Aceh dengan  strategi berbeda yaitu memanfaatkan monopili dagang liwat laut dengan mengandalkan kekuatan armada laut mereka tetapi para pedagang dari pedalaman Sumatera lebih cerdik lagi dengan membuat jalur baru yang tidak dpat dipantau oleh armada kerajaan yang berkuasa saat itu..Sistem seperti ini secara rahasia masih digunakan saat ini,termasuk oleh bajak Laut di Teluk Somalia dan Selat Malaka.

 Untuk lebih mengenal Somalia yang umumnya saat ini populer dengan bajak lautnya, Museum dunia maya penulis telah mengadakan pameran koleksi terkait Somalia, beberapa cuplikannya dapt dilihat dibawah ini.

I. BANGUNAN DAN RELIEF KUNO SOMALIA

1. Lukisan di batu Karang goa masa Paleolitik

.2. Piramid di Somalia era Abad Pertengahan

3.  Mesjid yang dibangun oleh Saad  ad -Din di Mogadishu  yang menjadi pusat agama Islam. pada abad ke tigabelas masehi

.

II. SOMALIA ABAD KE SEMBILAN BELAS MASEHI

1. SOMALIA PROTEKTORAT ITALIA

Somalia menjadi Proktetorat Italia dari tahun 1888 to 1927, meliputi lautan hindia dari teluk Aden sampai sungai Juba ,lihatlah Prangko Pendudukan Italia di Somalia.

2. SOMALIA DIBAWAH KEKUASAAN INGGRIS( BRITISH SOMALILAND)

Somalia ingris di bentuk pada abad ke- 19 masehi didaerah utara-barat.lihatlah beberapa prangko jajahan Ingris di Somalia. 

Pada tahun 1940 Italia menaklukan Somalia Inggris( British Somaliland), tetapi tahun 1941 Inggris menaklukan kembali Somalia, lihatlah prangko jajahan Inggris tahun 1941 dibawah ini
 

Pada saat perang dunia kedua , tahun 1943 Somalia Pemerintahan Militer British   yang disingkat  BMA (Britis Military Administration).

III.PENGUASA SOMALIA ABAD KE DUAPULUH

1.Periode sesudah Perang Dunia Kedua

Monumen SYL

Sesudah perang dunia kedua, British secara gradual mengurangi pengawasannya di Somalia, dan berusaha mengenalkan demokrasi. dan sejumlah partai politik penduduk alsi somalia membentuk  Somali Youth League (SYL) pada tahun 1945.

Perjanjian Potsdam tidak menetapkan apa yang akan dilakukan terhadap Somalia,tetapi tidak mengizinkan  Inggris untuk tetap menduduki negeri itu, mengembalikan pengawasan kepada Italia yang jumlah warganya cukup memmadia bermukim atau menjanjikan kemerdekaan. disana, beberapa tahun menjadi perdebatan politik di somalia dalam beberapa tahun kemudian. Banyak yang ingin merdeka, tetutama penduduk rural di bagian barat dan utara.Pendudk bagian selatan lebih senang terhadap kekayaan ekonomi yang diberikan Italia dan menyenangi pimpian mereka, serta satu faksi kecil tetap ingin dibawah Inggris.

1. Ogaden Diserahkan  Kepada Ethiopia

Pada tahun 1948 suatu komisi yang dinentuk oleh Sekutu Bangsa-bangsa yang menang pernang ingin untuk memutuskan suatu pertanyaan satu untuk semua. Mereka membuat keputusan menyerahkan Ogaden kepada ethiopia.Setelah berbulan-bulan timbul perdebatan di PBB, tahun 1949 demi untuk perbaikan ekonomi, Italia tetap berkuasa dalam bentuk kerjasama (trusteeship) dengan Somalia untuk sepuluh tahun yang akan datang.setealh itu akan diberikan kemerdekaan.

SYL, partai pertama dan amat berkuasa , menentang keras keputusan tersebut, mereka mengharapkan segera merdeka , dan membuat situasi tidak tenang untuk tahun-tahun berikutnya.

2.Somalia Dibawah Administrator Italia

Pada tahun 1950, suatu masa keemasan bagi somalia, dengan kuncuran dana dari PBB, dan adminsitrator Italia yang melihat soamlaia sebagai rumah mereka, pembanguna infrastruktur dan pendidikanberkembang.Dekade ini diliwati relatif tanpa insiden dan ditandai dengan perkembangan segala aspek kehidupan. Sesuai rencana. tahun 1960, Somalia diberikan Kemerdekaan , dan kekuasaan di pindahkan dari adsministrator Italia kepada kultur politik somalia yang bagus.

.3. Somalia Merdeka

Hawo Tako  adalah wanita yang berperanan dalam perjuangan kemerdekaan Somalia

Negara somalia yang baru merdeka menyenangi politik. Setiap penduduk mendengarkan pidato politik liwat  radio  , dan walaupun sebagai negara muslim Afrika, Wanita juga berperan aktif . hanya mendapat tantangan dari masyarakat konservatif yang jumalhnya realitif kecil. Pada saat permulaan terdapat permasalahan yang signifikan, terutama di wilayah perbatasa utara-selatan dan masalah Ogaden . Juga tekanan lama  Ethiopia dan kepercayaan bahwa Ogaden adalah wilayah somalia , menjadi maslah sebelum merdeka. Bahasa di wilayah Utara dan Selatan berbeda Inggris vs Italia dan terdapat perbedaan mata uang.

Mulai awal  1960s, timbul trend masalah dimana bagian Utara menolak  referendum yang dimenagi oleh mayoritas  pemilih, berdasarkan pada kemenangan terhadap favorit  warga Selatan . Hal ini membuat sakit kepala pada tahun  1961 ketika warga Utara mengorganisir revolusi paramiliter ketika wilayah tersebut dibawah komando warga Selatan. Partai Poltik tersbesar nomor dua di Utara mulai secara terbuka melaksanakan  secession. Berusaha menghiolanghkan perbepecahan dengan memebentuk suatu Partai  Pan-Somalian yang tidak efektif ; Suatu kesempatan usaha partai untuk mempersatukan wilayah dengan mengarahkan mereka terhadap musuh bersama  Ethiopia dan menyebabkan Ogaden direbut kembali.Partai nasionalis lainnya mengininkan agar kemerdekaaan termasuk wilayah utara . Kenyan dari Kenya  yang dikuasai Italia. Wilayah ini sebagian bedar bermukim etnis Somalia yang ingin dibawah kekuasaan   Italian , dan dihalangi oleh regim yang berbeda bentuknya di Kenya.

4.SOMALIA RAYA (Greater Somalia)

Rayat somalia di belalai Afrika dibagi dalam beberapa teritorial yang merupakan perbedaan dari masa penjajahan. disamping kekayaan  Somalia, secara historis dan hampir di seluruh belalai afrika di urus oleh negara tetangga.seperti wilayah  Somali di Ethiopia dand prpinsi Utara timur (the North Eastern Province =NFD) di Kenya.
Pan Somalism adalah suatu ideologi yang dapt menyatukan seluruh ethnik somalia dibawah satu bendera dan satu bangsa . Hal ini menimbulkan pemberontakan lintas batas oleh ” Somali insurgents and violent crackdowns” oleh pasukan  Ethiopian troops dari  1960  sampai  1964,ketika konflik terbuka muncul antara   Ethiopia dan Somalia. Setealh beberapa bulan sampa lpeletakan senjata ” cease fire” ditanda tangani pada tahun yang sama. . Kemudian  Ethiopia dan Kenya menanda tangani pakta pertahanan urtnuk melindungi teritotri baru mereka dari separatis somalia.
 

Aden Abdullah Osman Daar , Presiden pertama Somalia.

Walaupun Somalia secara politis dipengaruhi oleh British dan Italia pada periode setelah perang , parai sosialis menolak secara keseluruhan dari Namgsa  Europa, dan menginginkan hubungan dengan  Soviet Union dan the People’s Republic of China. Pada pertengahan 1960s, Somali mengadakan hubungan militer dengan  Soviet Union dimana  Soviets menyediakan   material dan training kepada angkatan perang  Somali dengan tukaran dapt mengunakan pangkalan Angkatan laut  Somalia. Mereka juga saling  program pertukaran beberapa ratus tentara dari satu negara kepada negara lain untuk mengikuti latihan atau dilatih. Hasilnya kontak dengan  militer Soviet , banyak perwira   Somali tertarik dengan pandangan dunia Marxist . China juga  mensuplai banyak projek industri non militer.

Italia ,untuk wilayah yang dikuasainya, secar kontiniu membantu pedudukuk expatriat di wilayah Tanduk Afrika” Horn of Africa“. Hubungan dengan pemerintah somalia berkembang dengan cepat dan pemerintah Italia tetap menjadi pusat kekuasaan .

Somalia,kendatipun, telah berkembang menjadi permata kumala dengan  Amerika serikat, yang telah mengirim bantuan militer kepada Negara Tetangga , Ethiopia, untuk meng-atasi   indoktrinasi anti Barat dari teman baru mereka Russia .

Pada akhir tahun 1960s, Demokrasi sudah meninggalkan Somalia menjadi permulaan dari dimulainya suatu gerakan penuh harapan ( enthuastik) dalam waktu sepuluh tahun  , Somalia mulai jadi kacau . Pada pemilu   1967 , akibat pengaruh klan yang loyal, pemenang tidak segera menemukannya ,malah suatu pemilu rahasia telah dilaksnakan dengan  memilih senator dari ” National Assemblymen” . Pemilu terpusat memanfaatkan kekuatan militer untuk memperoleh impian negara  kesatuan pan-Somalism, yang berarti perang dengan  Ethiopia dan Kenya serta mungkin dengan Djibouti.

Pada tahun 1968 terjadi sedikit perkembangan ketika suatu perjanjian perdagangan  dengan  Ethiopia ,  yang sangat menguntungkan terutama bagi penduduk diperbatasan yang hidup  dalam suatu negara darurat de fakto sejak gejatan senjata  tahun 1964 .

Pada tahun 1969 di somalia banyak terjadi kolusi , koluburator dan pengkhianatan  partai secara politis  terhadap pemerintah somalia . Pada kelompok utama ,  SYL dan beberapa partai pendukungnya  bekerja sama , yang memperoleh120 dari 123  kursi di DPR , dipotong kekuasaannya menjadi 46 kursi saja.akibatnya timbuol kemarahan terhadap hasil Pemilu yang mengantikan hegomoni  SYL, dan mereka  yang masih  sebagai anggota DPR tetap berupaya melakukan sesuatu sebab militer  pendukung  SYL, ketika partai tersebut selalu dibantu ketika invasi ke  Ethiopia dan Kenya, sebagai alasan bagi militer untuk muncul dalm gelangang politik. 

5. Regim Barre

Coup d’etat tahun 1969

Major General Salaad Gabeyre Kediye memimpin revolusi tak berdarah (  Bloodless revolution ) tahun  1969.

Revolusi berupa suatu  coup d’état, tetapi tanpa suatu perencanaan . pada tanggal  15 Oktober 1969, seorang pengawal ” bodyguard” membunuh  presiden Shermarke ketika perdana menteri  Igaal sedang  keluar negeri  (pembunuhan karena perilaku presiden yang jelek sehingga pemerintah revolusione berusaha dan berhasil) meneksekusinya)  Igaal kembali ke Mogadishu untuk menyusun pemilihan  presiden baru oleh  ” National Assembly”. Ia memilih  Shermarke, seorang dari klan famili  Daarood  (Igaal  adalh sebagai seorang  Isaaq). Pemerintah protes, terutama oleh sejumlah kelompok Perwira Militer , karen atidak melihat adanya perbaikan situasi didalam negeri . Para Kritikus juga melihat proses suatu korupsi dengan calon presiden yang akan dipilih , tawaran tertinggi yang diajukan sampai 55,000 Somali Shillings (lebih kurang $8,000) bagi setiap yang memilih  Hagi Musa Bogor.

Pada  21 October 1969, ketika DPR “assembly” somalia  akan mendukung pilihan  Igaal , Unit Militer , dengan bantuan polisis , mengambil alih tempat strategis di Mogadishu dan mengelilingi pejabat Pemerintah dan figur politik yang menonjol lainnya.

 Kendatipun sebagai dalang pengambil alihan kekuasaan oleh  militer,Panglima Tentara  Major General Salad Gabeire Kediye dan Mahammad Siad Barre berpendapat Pimpinan Pemrintah harus ditangan Pemerintah  .

Badan Pemerintahan baru, pemimpin “Supreme Revolutionary Council ” Salad Gabeire, menetapakan  Siad Barre sebagai  presiden. SRC  danregime demokratis di Istana kepresidenan , termasuk Igaal. Partai politik  SRC dinyatakan partai terlarang dan dibubarkan.

Sasaran regime baru adlah mengakhiri  “tribalism, nepotism, corruption, and misrule”. Perjanjian yang tealh dibuat tetap dihormati ,tetapi gerakan  Pembebasan Nasional  dan Unifikasi  Somali akan di dukung . Negara ini diberikan nama baru “Somali Democratic Republic.”

Kisah selanjutnya tentang situasi konflik di Somalia sampai timbulnya bajak laut Somalia dpat dibaca di Web blog penulis, tetapi bila bnayk yang emminta untuk dilanjutkan akan dikirim tulisan lanjutan.

selesai @hak cipta dr Iwan Suwandy 2010

6.Supreme Revolutionary Council (SRC)

The SRC also gave priority to rapid economic and social development through “crash programs”, efficient and responsive government, and creation of a standard written form of Somali as the country’s single official language. The régime pledged continuance of regional détente in its foreign relations without relinquishing Somali claims to disputed territories.

The SRC’s domestic program, known as the First Charter of the Revolution, appeared in 1969. Along with Law Number 1, an enabling instrument promulgated on the day of the military takeover, the First Charter provided the institutional and ideological framework of the new regime. Law Number 1 assigned to the SRC all functions previously performed by the president, the National Assembly, and the Council of Ministers, as well as many duties of the courts. The role of the twenty-five-member military junta was that of an executive committee that made decisions and had responsibility to formulate and execute policy. Actions were based on majority vote, but deliberations rarely were published. SRC members met in specialized committees to oversee government operations in given areas. A subordinate fourteen-man secretariat—the Council of the Secretaries of State (CSS)– functioned as a cabinet and was responsible for day-to-day government operation, although it lacked political power. The CSS consisted largely of civilians, but until 1974 several key ministries were headed by military officers who were concurrently members of the SRC. Existing legislation from the previous democratic government remained in force unless specifically abrogated by the SRC, usually on the grounds that it was “incompatible… with the spirit of the Revolution.” In February 1970, the democratic constitution of 1960, suspended at the time of the coup, was repealed by the SRC under powers conferred by Law Number 1.

Supreme Revolutionary Council (SRC) poster.

Although the SRC monopolized executive and legislative authority, Siad Barre filled a number of executive posts: titular head of state, chairman of the CSS (and thereby head of government), commander in chief of the armed forces, and president of the SRC. His titles were of less importance, however, than was his personal authority, to which most SRC members deferred, and his ability to manipulate the clans.

Military and police officers, including some SRC members, headed government agencies and public institutions to supervise economic development, financial management, trade, communications, and public utilities. Military officers replaced civilian district and regional officials. Meanwhile, civil servants attended reorientation courses that combined professional training with political indoctrination, and those found to be incompetent or politically unreliable were fired. A mass dismissal of civil servants in 1974, however, was dictated in part by economic pressures.

The legal system functioned after the coup, subject to modification. In 1970 special tribunals, the National Security Courts (NSC), were set up as the judicial arm of the SRC. Using a military attorney as prosecutor, the courts operated outside the ordinary legal system as watchdogs against activities considered to be counterrevolutionary. The first cases that the courts dealt with involved Shermaarke’s assassination and charges of corruption leveled by the SRC against members of the democratic regime. The NSC subsequently heard cases with and without political content. A uniform civil code introduced in 1973 replaced predecessor laws inherited from the Italians and British and also imposed restrictions on the activities of sharia courts. The new regime subsequently extended the death penalty and prison sentences to individual offenders, formally eliminating collective responsibility through the payment of diyya or blood money.

The SRC also overhauled local government, breaking up the old regions into smaller units as part of a long-range decentralization program intended to destroy the influence of the traditional clan assemblies and, in the government’s words, to bring government “closer to the people.” Local councils, composed of military administrators and representatives appointed by the SRC, were established under the Ministry of Interior at the regional, district, and village levels to advise the government on local conditions and to expedite its directives. Other institutional innovations included the organization (under Soviet direction) of the National Security Service (NSS), directed initially at halting the flow of professionals and dissidents out of the country and at counteracting attempts to settle disputes among the clans by traditional means. The newly formed Ministry of Information and National Guidance set up local political education bureaus to carry the government’s message to the people and used Somalia’s print and broadcast media for the “success of the socialist, revolutionary road.” A censorship board, appointed by the ministry, tailored information to SRC guidelines.

The SRC took its toughest political stance in the campaign to break down the solidarity of the lineage groups. Tribalism was condemned as the most serious impediment to national unity. Siad Barre denounced clanism in a wider context as a “disease” obstructing development not only in Somalia, but also throughout the Third World. The government meted out prison terms and fines for a broad category of proscribed activities classified as clanism. Traditional headmen, whom the democratic government had paid a stipend, were replaced by reliable local dignitaries known as “peacekeepers” (nabod doan), appointed by Mogadishu to represent government interests. Community identification rather than lineage affiliation was forcefully advocated at orientation centers set up in every district as the foci of local political and social activity. For example, the SRC decreed that all marriage ceremonies should occur at an orientation center. Siad Barre presided over these ceremonies from time to time and contrasted the benefits of socialism to the evils he associated with clanism.

To increase production and control over the nomads, the government resettled 140,000 nomadic pastoralists in farming communities and in coastal towns, where the erstwhile herders were encouraged to engage in agriculture and fishing. By dispersing the nomads and severing their ties with the land to which specific clans made collective claim, the government may also have undercut clan solidarity. In many instances, real improvement in the living conditions of resettled nomads was evident, but despite government efforts to eliminate it, clan consciousness as well as a desire to return to the nomadic life persisted. Concurrent SRC attempts to improve the status of Somali women were unpopular in a traditional Muslim society, despite Siad Barre’s argument that such reforms were consistent with Islamic principles.

[edit] Siad Barre and scientific socialism

Somalia’s adherence to socialism became official on the first anniversary of the military coup when Siad Barre proclaimed that Somalia was a socialist state, despite the fact that the country had no history of class conflict in the Marxist sense. For purposes of Marxist analysis, therefore, clanism was equated with class in a society struggling to liberate itself from distinctions imposed by lineage group affiliation. At the time, Siad Barre explained that the official ideology consisted of three elements: his own conception of community development based on the principle of self-reliance, a form of socialism based on Marxist principles, and Islam. These were subsumed under “scientific socialism,” although such a definition was at variance with the Soviet and Chinese models to which reference was frequently made. The theoretical underpinning of the state ideology combined aspects of the Qur’an with the influences of Marx, Lenin, and Mao, but Siad Barre was pragmatic in its application. “Socialism is not a religion,” he explained; “It is a political principle” to organize government and manage production. Somalia’s alignment with communist states, coupled with its proclaimed adherence to scientific socialism, led to frequent accusations that the country had become a Soviet satellite. For all the rhetoric extolling scientific socialism, however, genuine Marxist sympathies were not deep-rooted in Somalia. But the ideology was acknowledged—partly in view of the country’s economic and military dependence on the Soviet Union—as the most convenient peg on which to hang a revolution introduced through a military coup that had supplanted a Western-oriented parliamentary democracy.

More important than Marxist ideology to the popular acceptance of the revolutionary regime in the early 1970s were the personal power of Siad Barre and the image he projected. Styled the “Victorious Leader” (Guulwaadde), Siad Barre fostered the growth of a personality cult. Portraits of him in the company of Marx and Lenin festooned the streets on public occasions. The epigrams, exhortations, and advice of the paternalistic leader who had synthesized Marx with Islam and had found a uniquely Somali path to socialist revolution were widely distributed in Siad Barre’s little blue-and-white book. Despite the revolutionary regime’s intention to stamp out the clan politics, the government was commonly referred to by the code name MOD. This acronym stood for Marehan (Siad Barre’s clan), Ogaden (the clan of Siad Barre’s mother), and Dulbahante (the clan of Siad Barre son-in-law Colonel Ahmad Sulaymaan Abdullah, who headed the NSS). These were the three clans whose members formed the government’s inner circle. In 1975, for example, ten of the twenty members of the SRC were from the Daarood clan-family, of which these three clans were a part, while the Digil and Rahanweyn, sedentary interriverine clan-families, were totally unrepresented.

IV. PENGUASA AWAL MILENIUM KEDUA

selesai @hak cipta Dr Iwan Suwandy 2010

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s